DPR Segera Rembukan Pilih Ketua Pansus Hak Angket KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan rapat perdana, Rabu (7/6), usai resmi dibentuk dalam rapat paripurna, pekan lalu. Rapat perdana​ diagendakan membahas pemilihan Ketua Pansus.

"Nanti dipimpin oleh Wakil Ketua DPR bidang Polhukam, Pak Fadli Zon. Pada saat itu nanti akan diagendakan siapa ketua pansusnya. Diagendakan Rabu," kata anggota Pansus angket KPK dari Fraksi​ Golkar, Misbakhun usai buka bersama di rumah dinas Ketua DPR Setya Novanto, Jakarta, Senin (5/6).

Rapat perdana Pansus angket KPK sedianya digelar hari ini. Misbakhun mengaku tidak mengetahui alasan batalnya agenda rapat perdana tersebut.

Dia mengaku mendengar kabar bahwa salah satu alasan penundaan rapat adalah Fraksi PDIP yang sedang merayakan haul Bung Karno. "Ya katanya begitu. Kami kan menghormati lah," katanya.

Lihat juga: Menakar Legitimasi Pansus Hak Angket

Misbakhun mengatakan, fraksinya juga sudah menyiapkan nama untuk diajukan sebagai Ketua Pansus angket KPK pada Rabu mendatang. "Yang menentukan itu ketua fraksi yang akan menyampaikan," ujarnya.

Secara terpisah, Fadli Zon saat dikonfirmasi perihal pembatalan agenda rapat perdana Pansus angket KPK menyatakan memang belum ada agenda rapat pada hari ini. Namun dia memastikan rapat akan digelar pekan ini.

"Belum tahu (kapan). Pekan ini kayanya tapi tergantung agenda di kesekjenan, sesuai agenda rapat tapi belum hari ini," ujar Fadli.

Lihat juga: Pansus Angket Dinilai Tak Sah, KPK Ingatkan soal Anggaran

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan lima fraksi telah mengirim nama anggota untuk menjadi anggota panitia khusus (pansus) hak angket terhadap KPK. Menurut Fahri, hal itu berarti pansus untuk hak angket KPK akan berjalan.

Fahri menuturkan, penyerahan nama anggota dari lima fraksi juga menandakan pansus angket KPK terbentuk, lantaran lima fraksi tersebut telah memenuhi kuorum pembentukan pansus.

Kelima fraksi yang telah menyerahkan nama yakni PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, dan PPP. Sementara tiga fraksi lain masih menunggu keputusan DPP, serta sisanya yakni PKS dan Demokrat menyatakan tidak akan mengirim perwakiilan.