Menunggu Gebrakan Gubernur Djarot di Ibu Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Joko Widodo telah resmi melantik Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Kamis (15/6). Djarot menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama yang secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ahok, sapaan Basuki, mengundurkan diri setelah majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan vonis dua tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Djarot bukan pemain baru di panggung politik dan birokrasi. Jauh sebelumnya, dia telah aktif memimpin organisasi dan daerah. Di politik, Djarot meniti kariernya sejak masih mahasiswa di Universitas Brawijaya, Malang.

Lihat juga: Djarot Minta Restu Warga Kepulauan Seribu Sebelum Dilantik

Dia tercatat pernah menjadi Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Brawijaya tahun 1981 hingga 1986. GMNI merupakan salah satu organisasi pergerakan yang cukup disegani.

Saat ini, selain sebagai Gubernur DKI, Djarot juga dipercaya sebagai Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI Perjuangan.

Djarot juga memiliki pengalaman segudang sebagai pejabat publik. Ia pernah menjadi Wali Kota Blitar. Tak tanggung-tanggung, jabatan itu ia sandang selama dua periode atau 10 tahun, dari 3 Mei hingga 3 Agustus 2010.

Selama masa jabatannya itu, Kota Blitar mendapat gelar adipura sebanyak tiga kali berturut-turut yakni pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Selain itu, Djarot pernah menjadi Ketua Komisi DPRD Jawa Timur dan anggota DPR RI.

Lihat juga: Cerita PNS DKI yang Kehilangan Sosok Ahok

Dengan pengalamannya itu, bukan berarti mudah bagi Djarot untuk mengemban kepemimpinan di ibu kota. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati memprediksi Djarot tak akan maksimal memimpin Jakarta. Faktor utama adalah singkatnya masa kepemimpinan pria kelahiran Magelang, 6 Juli 1962 itu.

Sebagai gubernur pengganti, masa jabatan Djarot memang terbilang sangat singkat. Terhitung sejak hari ini, Djarot hanya akan mengemban tugas sebagai gubernur hingga pertengahan Oktober mendatang.

Praktis Djarot hanya punya waktu sekitar sekitar lima bulan untuk melanjutkan kepemimpinan Ahok.

Lihat juga: Djarot Resmi Gantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta

Dalam waktu singkat itu, Mada memprediksi Djarot tak akan bisa mengambil kebijakan strategis sehingga tidak akan ada banyak perubahan yang terjadi selama Djarot menjabat nanti.

Djarot, menurut Mada, hanya akan meneruskan dan menuntaskan program-program yang sudah ada sebelumnya.

"Jadi hanya sekedar rutin menjalankan administrasi pemerintahan, tidak bisa membuat kebijakan yang strategis, termasuk misalnya membuat program baru, proyek baru, kegiatan baru, melakukan mutasi dan promosi," kata Mada kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/6) malam.

Djarot saat uji coba Koridor 13 TransJakarta rute Ciledug-Tendean. (CNN Indonesia/Filani Olyvia)

Namun, tambah Mada, Djarot tetap harus bisa memberikan satu pencapaian sebagai klimaks di akhir masa jabatannya itu. "Jangan sampai justru Pak Djarot membuat blunder terhadap pemerintahan yang sudah berjalan beberapa tahun ini mendampingi Pak Ahok," kata Mada.

Keterbatasan wewenang dan masa jabatan memang akan menjadi kerikil dalam masa kepemimpinan Djarot. Terlebih, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Djarot.

Lihat juga: Djarot: Ahok Bagian yang Tak Bisa Dipisahkan

Persoalan kemacetan, banjir, ketimpangan ekonomi, dan penyediaan fasilitas publik, menjadi sekian dari banyak pekerjaan rumah yang kerap disorot oleh masyarakat.

Untuk persoalan kemacetan saja, Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2016 mencatat kerugian masyarakat akibat kemacetan di sejumlah wilayah Jakarta mencapai Rp150 triliun per tahun.

Kerugian finansial juga dialami Jakarta untuk masalah banjir yang selama kepemimpinan Ahok-Djarot, sampai hari ini, belum mampu diatasi

Dari sekian banyak pekerjaan rumah tersebut, Djarot harus bisa menyelesaikan salah satunya. Ini penting untuk menutup rezim pemerintahan Ahok dengan cara yang positif. 

Menutup rezim dengan cara positif juga dapat berimplikasi pada citra partai pendukung Ahok-Djarot, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tengah bersiap menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Presiden 2019.

Lihat juga: 'Penyakit' Pilgub DKI Akan Menular di Pilkada 2018