logo CNN Indonesia

Jelang 2019, Buya Syafii Sebut Politik Indonesia Tak Beradab

, CNN Indonesia
Jelang 2019, Buya Syafii Sebut Politik Indonesia Tak Beradab Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (17/7) siang ini. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii) berpendapat, politik Indonesia saat ini tidak beradab.

Pernyataan keras itu disampaikan menyikapi serangan-serangan yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo belakangan.

Serangan terakhir yang ditujukan kepada Jokowi adalah persoalan ia membawa ketiga anak, seorang menantu, dan seorang cucu saat kunjungan kerja ke Turki dan Jerman beberapa waktu lalu.

"Tujuannya itu jadi tidak sehat. Ini suasana tidak sehat. Ini politik kita tuna martabat," ujar Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/7).
Beberapa hari setelah isu itu, pemerintah kembali dikritik keras karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu ini memudahkan pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila.

Atas kebijakan itu, sekelompok pihak menyebut Jokowi anti-demokrasi.
  
Di tahun ketiga pemerintah, mantan Wali Kota Solo ini juga masih dikaitkan dengan antek asing. Padahal, masalah kepemilikan perbankan, perkebunan dan lainnya sudah ada sejak era kepemimpinan sebelum Jokowi.

Belum lagi permasalahan sejumlah rancangan undang-undang dan Perppu yang belum disahkan DPR menjadi undang-undang seperti Perppu pertukaran informasi keuangan, Ormas, dan RUU Pemilu.
 
"Beban Presiden kurus ini berat sekali," katanya.
Menurut Syafii, penggorengan isu ini memang sudah dilakukan sejak lama, terutama untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2019. Isu-isu ini perlahan digelontorkan tanpa memikirkan keberlangsungan Indonesia jangka panjang.

"Ini orang syahwat kekuasaan sudah tidak terbendung," ucap mantan Ketua PP Muhammadiyah ini.
 
Ia mengatakan, Jokowi dan jajarannya terbuka terhadap kritik. Namun, kritik sebaiknya ditujukan terhadap kinerja dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Syafii juga mengimbau parlemen melontarkan kritik yang membangun. Menurutnya, permasalahan yang kerap terjadi di pemerintahan karena banyak pihak mendahulukan kepentingan golongan.
 
"Pakai hati nurani kepentingan bangsa. Jangan kepentingan partai dan golongan," tutur Syafii. (wis)

0 Komentar
Terpopuler
CNN Video