Eks Komisioner KPU Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengajukan uji materi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hadar menguji materi pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20/25 persen.

Bersama Hadar, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga menggugat pasal ini yang sempat jadi pembahasan panjang di DPR ini.

Hadar mengatakan, pasal tentang ambang batas pencalonan presiden tersebut tidak sesuai dengan konstitusi.

"Tidak bisa ada syarat di mana partai politik atau gabungan partai polirik harus punya 20 persen kursi atau 25 persen suara, apalagi sekarang pemilu akan dilaksanakan serentak," kata Hadar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (6/9).

Lihat juga: Yusril Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke MK

Dalam pemilu serentak, Hadar menilai setiap partai politik yang sudah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu bisa mencalonkan calon presiden maupun calon wakil presiden tanpa ada syarat harus memenuhi 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara.

Jika dulu ambang batas diambil dari perolehan suara pemilu sebelumnya, maka dalam Pemilu serentak (Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden), ambang batas sudah tidak relevan lagi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden tersebut tidak sesuai dengan pasal 6a ayat 2 UUD 1945.

Pasal tersebut, kata Titi, mengatur tentang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

"Adanya pasal tentang ambang batas pencalonan presiden atau yang secara umum kita kenal dengan presidensial threshold, kami anggap bertentangan dengan Pasal 6 ayat 2 undang-undang dasar 1945 kita," ucap Titi.

Lihat juga: Partai Idaman Ingin Verifikasi Parpol Seperti Piala Dunia

Pengajuan uji materi tersebut, lanjut Titi sebagai upaya Perludem untuk mewujudkan undang-undang pemilu yang sesuai kontitusi dan menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis.

Titi yakin Perludem memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan uji materi tersebut, karena sebagai organisasi Perludem memiliki perhatian terhadap isu-isu pemilu.

"Sebagai organisasi dan juga sebagai perseorangan yang dalam pandangan kami menghendaki terselenggaranya pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis di Indonesia kami memiliki kedudukan hukum untuk memperjuangkan undang-undang pemilu yang bisa menjamin Pemilu jujur adil demokratis tersebut bisa terwujud," kata Titi. (sur)