Ketika Setnov Dinilai Bikin Elektabilitas Golkar Merosot

Jakarta, CNN Indonesia -- Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Almanzo Bonara menilai kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto atau Setnov membuat tren elektabilitas partainya merosot.

"Kita berkaca pada pengalaman partai politik di Pemilu 2014 mengalami tren perubahan akibat korupsi. Demokrat sebagai partai pemenang di 2009 langsung turun ke nomor empat karena banyak kadernya terjerat korupsi," ujar Almanzo dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/9).

Lihat juga: Golkar di Pusaran Korupsi dan Ancaman Hilangnya Suara Rakyat

Hasil survei CSIS terakhir pada menunjukan elektabilitas Partai Golkar merosot signifikan dari 14,1 persen di 2016 menjadi 10,9 persen sehingga posisinya disalip Partai Gerindra.

Almanzo menambahkan Setnov yang juga Ketua DPR itu menggunakan alasan kesehatan hanya untuk mangkir dari kasus yang menjeratnya.

Menurutnya, 'drama' yang dilakukan Setnov ini membuat proses penyidikan di KPK terhambat. Situasi ini juga menghambat proses konsolidasi internal di Partai Golkar guna meningkatkan elektabilitasnya kembali.

Lihat juga: Akbar Tandjung Ingatkan Setnov Hormati Hukum

"Saya berharap KPK bisa bertindak lebih cermat memastikan kondisi kesehatan beliau, sehingga dapat mengambil langkah agar proses hukum sebagai tersangka E-KTP dapat di pertanggung jawabkan," tutupnya.

Sementara itu Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham tak membantah elektabilitas Partai Golkar menurun drastis karena terpaan korupsi yang menjerat ketua umumnya.

Saat ditemui di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat pada Senin (18/9), Ia menjelaskan partainya sedang melakukan kajian internal untuk merespon turunnya elektabilitas ini.

Lihat juga: Nurul Arifin: Jantung Setya Novanto Tersumbat 80 Persen

"Ya nanti ada kajian. Kita akan lihat. Kita harus memperhatikan semuanya, kita tampung pemikiran-pemikiran kader. Kita coba bagaimana mengatasi masalahnya," ujar Idrus.

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Setnov diduga menerima fee Rp574 miliar dari proyek yang menelan anggaran negara sebesar Rp5,9 triliun tersebut.

Setnov dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.