Hewlett-Packard Dipecah, 5.000 Karyawan Dipangkas

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan teknologi Hewlett-Packard (HP) berencana memecah perusahaan menjadi dua entitas demi melakukan efisiensi dalam bisnis komputer pribadi-mesin cetak dan layanan untuk korporasi. Dampaknya, perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 5.000 karyawan untuk menghemat operasional.

Pemutusan hubungan kerja ini terkait pemecahan dua entitas akan dilakukan mulai 2015, yang membuat total PHK menjadi 55.000 selama Meg Whitman jadi CEO di perusahaan itu. Saat ini, HP mempekerjakan 300 ribu karyawan.

Menurut rencana, perusahaan yang memberi layanan kepada korporasi bakal diberi nama Hewlett-Packard (HP) Enterprise, sementara perusahaan yang membawahi komputer pribadi dan mesin cetak (printer) diberi nama HP Inc. Perubahan ini berlaku mulai 2015.

Meg Whitman rencananya akan menjadi CEO di Hewlett-Packard Enterprise. Sementara HP Inc akan dipimpin oleh Dion Weisler yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden komputer pribadi dan mesin cetak HP.

HP nampaknya tak punya ambisi untuk menjelajahi lebih jauh pasar perangkat mobile yang saat ini sedang tumbuh.

“Masih ada banyak kesempatan di sektor lain, di mana kita tidak mengejar pemimpin pasar,” kata Whitman seperti dikutip dari Reuters.

Rencana HP untuk memecah perusahaan pernah dibicarakan pada 2011 ketika perusahaan masih dipimpin Leo Apotheker.

Sejumlah investor telah lama memeringatkan agar HP fokus pada layanan untuk korporasi yang lebih menguntungkan perusahaan, seperti menyediakan komputer server, jaringan dan layanan penyimpanan data untuk korporasi.

Lembaga finansial Bernstein Research mengatakan pemecahan perusahaan HP ini dilakukan karena alasan kelemahan, bukan kekuatan. Berbeda dengan EBay dan PayPal yang memecah perusahaan untuk mempercepat pertumbuhan.

Namun, pemecahan perusahaan HP ini akan menguntungkan bagi investor. Menurut Ralph Whitworth dari Relational Investors, pemegang saham dapat memilih investasi di perusahaan HP yang lebih sehat tanpa harus khawatir melakukan subsidi silang.