Kuatnya Cengkeraman AS di Dunia Maya, Dapatkah Digoncang?

Jakarta, CNN Indonesia -- Disadari atau tidak, pemerintah Amerika Serikat ternyata bisa mengawasi lalu lintas atau pengelolaan domain di Internet. Negara Paman Sam itu seperti memegang 'tombol' untuk mengatur daftar master semua domain top, seperti .com dan .net.

Bahkan untuk strata yang tidak terlalu tinggi, seperti .bike dan .chat pun tak luput dari pengawasan AS. Singkatnya, semua pengawasan dan kontrol ada di bawah ibu jari negeri Paman Sam.

Maka tak mengeherankan kalau negara seperti Tiongkok dan Rusia tidak suka dengan kekuasaan pemerintah AS dalam penciptaan nama domain ini.
 
Kekuasaan luar biasa Amerika Serikat ini hendak dianulir oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Hal ini sedang dibahas dalam pertemuan ICANN di Singapura yang masih berlangsung.

Seperti diberitakan Digital Trends, Selasa (10/2), pemerintah Tiongkok diketahui telah meminta ICANN agar melepaskan diri dari pengawasan Amerika Serikat. Mereka tak mau AS terlalu banyak campur tangan dalam penciptaan nama domain.
 
Meski ada seruan dari Tiongkok dan ada upaya ICANN untuk melepaskan diri, Amerika sebetulnya tetap bisa melakukan pengawasan diam-diam tanpa harus meminta izin ICANN. Bagaimana caranya?

Amerika berperan pada fungsi terpusat dari Internet Assigned Number Authority (IANA), sebuah subkelompok ICANN. Lembaga ini yang mengatur lalu lintas di zona Domain Name System (DNS).

Apa itu DNS? DNS adalah semacam teknologi yang mengantar nama domain ke IP Addresses. DNS itu berbentuk angka-angka.

Zona DNS ini merupakan jantung dari sistem pencarian dan berfungsi sebagai otoritas tertinggi untuk setiap domain tingkat atas, seperti .com.

Dalam catatan Digital Trends, ada 13 level top zona DNS (atau bahkan lebih) yang semuanya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah AS. Dengan kata lain, otoritas tertinggi di zona DNS ini masih dipegang oleh AS.

Bagi negeri yang tak punya masalah dengan AS tentu kenyataannya tak jadi soal. Tapi berbeda dengan negara yang kerap menentang kebijakan pemerintah AS. Negeri adidaya itu masih memegang kunci tata kelola Internet.  

(ded/ded)