Jaksa Tewas, Turki Blokir Twitter dan YouTube

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Turki telah mengeluarkan perintah untuk memblokir layanan Twitter dan YouTube pada Senin (6/4) setelah di kedua media sosial itu beredar foto-foto jaksa yang sedang ditodong dua orang bersenjata yang diduga adalah kelompok militan sayap kiri.

Twitter telah memenuhi permintaan pengadilan dengan menghapus foto itu, dan beberapa saat kemudian akses ke layanan mikroblog ini dibuka.

Sementara YouTube, yang juga telah menghapus konten tersebut, masih diblokir oleh otoritas setempat.

Seorang jaksa yang terlihat dalam foto itu adalah Mehmet Selim Kiraz. Ia akhirnya meninggal dunia setelah pasukan keamanan menyerbu lokasi penyanderaan sebagai upaya membebaskannya dari kelompok sayap kiri. Dua orang penculik Kiraz juga tewas.

Pilihan Redaksi 'Orang Indonesia Pilih Internet daripada Mandi' Foto Madonna Tanpa Busana, Tanda 'Perang' dengan Instagram Sepatu Robot Bikin Manusia Berlari Lebih Cepat Apple Disamakan dengan Nazi Google Ingin 'Pindahkan Jiwa' Manusia ke Robot

Kelompok sayap kiri ini adalah Revolutionary People's Liberation Party-Front (DHKP-C).

Ibrahim Kalin, juru bicara Presiden Turki Tayyip Erdogan, mengatakan bahwa pemblokiran terhadap sejumlah media ini terkait dengan kegiatan "yang seolah-olah mereka menyebarkan propaganda teroris" karena menmfasilitasi proses pembagian gambar penyanderaan.

"Permintaan dari kantor kejaksaan adalah gambar ini tidak dapat digunakan di mana saja di platform elektronik," kata Kalin seperti dikutip dari Reuters.

Hingga saat ini Google selaku pemilik YouTube, terus berupaya agar akses ke situs berbagi video itu bisa diakses oleh warga setempat.

Sebelumnya, pemblokiran terhadap Twitter dan YouTube di Turki pernah terjadi pada Maret 2014 setelah kedua media sosial ini menjadi tempat berbagi rekaman audio yang menunjukkan korupsi di pemerintahan.

Keputusan pemblokiran tersebut menyebabkan kegemparan publik dan mengundang kecaman yang hebat dari  internasional.

Menurut Twitter, pemerintah Turki terbilang sering meminta penghapusan konten sebanyak lima kali lebih banyak dibandingkan negara lain pada paruh kedua 2014.

(adt)