Pemerintah Mulai Terapkan Sistem Sertifikasi Digital

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) meluncurkan produk dan layanan berupa Otoritasi Sertifikasi Digital dan Peralatan Sandi Karya Mandiri untuk mendukung program e-government di instansi pemerintah.

"Otoritas Sertifikat Digital adalah sebuah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga untuk menandatangani, menerbitkan dan memelihara sertifikat elektronik bagi sistem elektronik pemerintahan," ujar Kepala Lemsaneg Mayjen TNI Dr Djoko Setiadi di Kantor Lemsaneg, Jakarta.

Djoko menjelaskan e-government atau tata pemerintahan yang dilaksanakan secara elektronik memerlukan adanya kepastian keamanan dari setiap dokumen yang disimpan atau dikirimkan.

Lihat juga: Pengguna Android Terus Diincar Virus Penyandera Dokumen

Melalui pemanfaatan teknologi kriptografi yaitu sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik yang diperoleh melalui lembaga OSD dan layanan Peralatan Sandi Karya Mandiri, maka tidak sembarangan orang dapat mengakses dokumen negara yang tersimpan dalam implementasi e-government.

Djoko menyampaikan OSD diselenggarakan Lemsaneg bagi seluruh layanan universal di lingkungan instansi pemerintah, sekaligus sebagai bentuk dukungan percepatan implementasi e-government yang berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dengan tetap mengedepankan aspek keamanan informasi sebagai salah satu aset strategis nasional.

Lihat juga: Sederet Aplikasi yang Banyak Dipakai Simpatisan ISIS

Sedangkan Peralatan Sandi Karya Mandiri merupakan peralatan sandi yang dikembangkan Lemsaneg untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam mengamankan komunikasi dan informasi.

Acara peluncuran tersebut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi beserta jajarannya. Yuddy mengapresiasi pencapaian Lemsaneg dalam peluncuran OSD dan Peralatan Sandi Karya Mandiri.

"Pemerintah meyakini dengan OSD tingkat keamanan dalam implementasi e-government dapat semakin tinggi. Pelaksanaan e-government sendiri pasti berujung pada efisiensi tata kelola pemerintahan," jelas Yuddy.

(Antara)