Seperti Apa Pemerintahan Mars di Masa Depan?

Jakarta, CNN Indonesia -- Selama ini memang tidak hanya badan antariksa asing yang bermimpi bisa mengirim awak manusia ke Mars. Pengusaha ambisius Elon Musk pun sudah gembar-gembor berencana menciptakan koloni di Planet Merah, serta telah meramalkan seperti apa sistem pemerintahan di sana.

Musk yang mendirikan perusahaan perakit wahana antariksa Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) ini berencana mengirim roket buatannya pada 2018, lalu disusul oleh perpindahan manusia pada 2025.

Pilihan Redaksi 'Tony Stark' Yakin Bisa Bangun Kota di Mars 2018, SpaceX Kirim Pesawat Antariksa Tanpa Awak Berapa Biaya untuk Terbang ke Planet Mars? Soal Kecerdasan Buatan, Elon Musk Khawatirkan Satu Perusahaan

Dalam kesempatan bincang-bincang di Code Conference baru-baru ini, ia berbagi pemikirannya mengenai pemerintahan di Mars kelak.

"Kemungkinan paling besar bentuk pemerintah di Mars adalah demokrasi langsung, bukan representatif," ucap Musk.

Ia melanjutkan, "jadi nanti pemungutan suara yang dilakukan orang-orang akan secara langsung pada isu. Itu akan lebih baik karena potensi korupsi akan berkurang jika dilakukan secara langsung ketimbang pakai sistem demokrasi perwakilan (DPR)."

Mengutip The Verge, Musk juga menambahkan, aturan hukum di kehidupan Mars seharusnya lebih keras, khususnya untuk menyingkirkan aturan yang tidak berfungsi dengan baik.

"Sepertinya saya akan merekomendasikan sejumlah penyesuaian untuk kelemahan hukum agar lebih bijaksana. Harusnya lebih mudah untuk menyingkirkan aturan yang tidak berfungsi," imbuhnya.

Musk memang terlihat sangat antusias terhadap kehidupan baru di luar Bumi. Baginya, Mars adalah pilihan yang tidak buruk sebagai tempat untuk mati kelak.

Diketahui peluncuran pesawat antariksa nirawak Dragon hasil rakitan SpaceX yang direncanakan pada 2018 merupakan hasil kerjasama dengan NASA. Badan antariksa AS itu akan berperan dalam dukungan hal teknis proses peluncuran.

(tyo)