Uber sebagai perusahaan teknologi yang menyediakan aplikasi mobile penyambung pengguna dengan jasa mobil rental pernah dituduh melangkahi regulasi yang berlaku di Pennsylvania, Amerika Serikat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Semua itu berawal ketika Komisi Utilitas Publik (PUC) Pennsylvania menjatuhkan denda US$50 juta atau sekitar Rp652 miliar terhadap Uber yang dituduh beroperasi tanpa izin.
Dalam email yang memuat percakapan CEO Uber dengan beberapa pejabat daerah terlihat bagaimana proses lobi terjadi hingga denda yang dijatuhkan berkurang. Pelobi senior Uber Nicholas Zabriskie, General Manager Uber Pittsburgh Jennifer Krusius, dan Kepala Urusan Publik AS Uber.
Justin Knitz adalah nama-nama yang terlihat dalam percakapan dengan sejumlah pejabat di Pittsburgh dan Pennsylvania terkait negosiasi denda.
"Aku harus berbicara denganmu terlebih dahulu. Aku ingin kita satu pikiran sebelum tim komunikasi kita menyusun pernyataannya. Beritahu waktu yang baik untuk menghubungimu Senin nanti" tulis Peduto dalam surelnya ke Kalanick bertanggal 24 April mengenai permintaan Uber kepada Peduto soal dukungan resmi ke publik.
Namun surat dukungan Peduto pada awal Mei ternyata tidak efektif lantaran PUC tetap menjatuhi denda secara resmi kepada Uber dengan nilai yang berkurang dari tuntutan awal.
Kepada Motherboard, ketiga politisi utama yaitu Walikota Peduto, Gubernur Wolf, dan Fitzgerald bersikeras dukungan mereka dapat dibenarkan.
"Sepanjang proses PUC ini kami bekerja sama dengan para pengacara, eksektutif, dan staf mereka (Uber). Kota seperti Pittsburgh sudah semestinya mempromosikan dan tidak menghalangi jalannya inovasi," ucap Timothy McNulty, manajer komunikasi Pittsburgh.
"Gubernur akan tetap mendukung perusahaan inovatif seperti Uber," ujar juru bicara Gubernur Wolf.
Menurut sejumlah akademisi menyebut Uber memiliki mental bisnis "eksperimen dulu, konsekuensi belakangan." Dengan mengabaikan regulasi dan memanfaatkan sentimen publik populer, Uber kerap sukses memaksa peraturan lokal tempat mereka beroperasi beradaptasi dengan cara kerja mereka.
"Uber adalah perusahaan yang berani bertaruh dengan ekspansi yang begitu agresif di AS maupun negara lain. Mereka tak pernah memikirkan regulasi secara mendalam sehingga banyak reaksi negatif yang mereka tuai. Karena itu mereka sadar mereka perlu turun ke arena lobi langsung," terang Sinziana Dorobantu, asisten profesor di Stern School of Business, New York University yang sedang meneliti perlawanan terhadap Uber di seluruh dunia.
Kedekatan antara pemerintahan Pittsburgh dengan Uber menjadi pertanyaan menyusul terbongkarnya percakapan surel kedua pihak terutama antara Peduto dengan Kalanick.
"Antusiasme walikota terhadap teknologi itu sebenarnya baik, tapi antusiasmenya terlihat mewakili pandangan perusahaan. Saya penasaran apakah itu yang terjadi pada pembuat kebijakan lainnya saat ini," tutur Rick Claypool, direktur peneliti di Public Citizen.
Temuan ini sedikit menjelaskan bagaimana Pittsburgh dipilih sebagai tempat pertama Uber dalam menguji coba dan mengoperasikan secara resmi layanan taksi swakemudi mereka.
Menanggapi tudingan ini Uber meresponnya dengan alasan bahwa bisnis mereka mengharuskan interaksi dan kerja sama pemerintah daerah tempat mereka beroperasi.
"Kami menjalankan bisnis di 450 kota di seluruh dunia. Jadi kami selalu bersinggungan dengan pejabat dan kelompok lain untuk memelajari dan menerangkan berbagai isu mengenai Uber, ridesharing, dan transportasi secara luas." (tyo)