Usai Bertemu Kapolri, Netizen Hasilkan Piagam Anti Hoax

Jakarta, CNN Indonesia -- Pegiat media sosial Enda Nasution merinci hasil pertemuannya dengan Kapolri Tito Karnavian. Melalui sambungan telepon, Enda menyebut stabilitas situasi di Jakarta terkait penyebaran informasi palsu menjadi perhatian utama di pertemuan bertanggal 23 November itu.

"Pak Kapolri bilang minta tolong info-info yang tidak benar atau hoax untuk diberitahu atau di-counter," terang Enda kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (25/11).

Dalam status Facebook yang Enda unggah di hari yang sama usai pertemuan menekankan empat hal yaitu mewaspadai pembentukan opini yang memecah belah bangsa lewat media sosial, ajakan memilah disinformasi dalam bentuk berita bohong, membantu Polri, dan aktif melaporkan indikasi ajakan kekerasan dan semacamnya.

Pilihan Redaksi Buni Yani Lengkapi Berkas Aduan Dugaan 'Fitnah' Kubu Ahok Polisi: Buni Yani Unggah 'Video Ahok' Buat Cari Teman Diskusi Foto Kapolri Undang Netizen dituding Upaya Lindungi Ahok

Secara lengkap resolusi yang berjudul Piagam Masyarakat Anti Hoax memuat sepuluh butir respon pemberantasan informasi palsu yang secara prinsip sama dengan yang disebutkan Enda di statusnya.

"Kita menghasilkan maklumat dan akan kami umumkan minggu depan sekaligus gerakan Masyarakat Anti Hoax ini," ujar pria yang dijuluki Bapak Blogger Indonesia itu.

Sejatinya pertemuan kedua belah pihak terjadi berkat inisiatif Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax. Khawatir dengan peredaran informasi palsu, komunitas ini mengirimkan ajakan diskusi ke beberapa instansi pemerintah. Namun pada akhirnya baru Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerima ajakan mereka.

Selain Enda, ada beberapa tokoh yang aktif di medium digital seperti Wicaksono alias Ndoro Kakung, Koko Dirgantoro, Shafiq Pontoh, Harry Sufehmi, dan Andrew Darwis.

Enda lanjut menjelaskan bahwa akurasi fakta dari informasi yang belakangan beredar di media sosial menjadi perhatian banyak komunitas pegiat literasi internet. Dari hasil pembicaraan dengan Tito, Enda mengamini ada beberapa pihak yang ingin memanfaatkan kasus Ahok untuk mengganggu stabilitas negeri. Salah satu caranya ditempuh melalui media sosial.

"Itu kan bisa mengganggu jalannya pemerintahan yang sah dan banyak kerugian lainnya. Kita diminta untuk melawan (informasi hoax) itu," pungkas Enda. (pit)