Hadir di Pasaran Pekan Depan, Ponsel Meizu Masih Impor

Jakarta, CNN Indonesia -- Jajaran ponsel baru dari Meizu menyisakan tanda tanya mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pabrikan asal China ini menyebut segera membangun pabrik di dalam negeri tahun depan.

Perwakilan distributor Meizu untuk Indonesia Yao Ying Zhi mengatakan tiga ponsel Meizu yang telah diperkenalkan ke publik pada Selasa (6/12) masih barang impor. Meski demikian Zhi mengaku ponsel tersebut telah memenuhi TKDN yang disyaratkan pemerintah.

"Sekarang masih impor," ucap Zhi kepada juru warta di Jakarta.

Dua dari tiga ponsel baru Meizu yang diperkenalkan adalah M6X dan M6. Keduanya berteknologi 4G LTE dan akan beredar di pasar Indonesia paling lambat pekan depan.

Pilihan Redaksi Ponsel LG Adopsi Teknologi Wireless Charging Terbaru Samsung Ubah Strategi Demi Hadapi Ponsel Android China LibreOffice Terbaru Mampu Klasifikasikan Dokumen Meizu Pamer Jajaran Ponsel Spesifikasi Berat Harga Ringan

Terkait regulasi TKDN, Meizu mengaku baru berencana membangun pabrik di Indonesia tahun depan. Mereka akan menggandeng perusahaan lokal Indonesia untuk mempercepat proses manufaktur.

"Sekarang masih diproduksi di China, tapi kalau pabriknya sudah jadi akan segera hijrah ke sini," kata Zhi.

Hal ini menjadi pertanyaan lantaran regulasi Indonesia mengharuskan produk ponsel 4G tahun 2016 mengharuskan sebuah produk impor mengandung 20 persen nilai TKDN. Sedangkan pada tahun 2017, ketentuan itu naik jadi 30 persen.

Syarat tersebut bagi vendor dianggap cukup berat. Alasannya mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk bisa menjual dagangan mereka di Indonesia. Namun pemerintah yang tak ingin defisit penjualan dari barang impor terus bertambah. Regulasi TKDN juga bertujuan mentransfer teknologi produsen ponsel luar negeri ke tangan vendor lokal.

Sementara ini Meizu masih mencari mitra lokal untuk membangun pabrik. Mereka mempertimbangkan membuka pabrik di Jakarta atau Surabaya.

Namun Global Vice President Meizu, Echo, mengklaim telah memenuhi ketentuan yang diminta pemerintah dan akan memperbaharuinya bila ditagih lagi.

"Kami akan memenuhi semua prosedur yang diminta," tutup Echo. (pit)