Aturan OTT di Indonesia Disarankan Dipisah

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, hingga Twitter di Indonesia memang berkembang secara luas karena penggunanya pun banyak. Negeri ini pun dinilai sebagai surga bagi bisnis mereka.

Setidaknya hal itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia Haryajid Ramelan dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu.

"Indonesia itu surga bagi bisnis OTT. OTT pun bagai musibah dan berkah bagi sektor telekomunikasi," katanya kepada sejumlah awak media di Jakarta.

Layanan yang bergerak di ranah digital seperti Google cs memang kerap disebut sebagai layanan over the top (OTT).

Lihat juga: Google cs Seperti Musuh tapi Butuh Bagi Operator

Cara kerjanya tentu saja membutuhkan koneksi internet dan layanan data dari operator seluler. Peran OTT sendiri sejak dulu sempat dijadikan polemik lantaran perusahaan telekomunikasi tidak mendapat 'potongan kue' dari pendapatan mereka yang notabene layanannya berjalan di atas infrastruktur operator.

Namun, di sisi lain kehadiran mereka tentu saja membawa berkah karena konsumen getol mengkonsumsi layanan data agar bisa mengakses media sosial dari perangkat mobile.

Berdasarkan pemaparan data dari lembaga riset Sharing Vision, Dari 2013 hingga 2016 terjadi lonjakan penggunaan data lebih dari 60 persen yang memang dipakai untuk internet.

Di tempat yang sama, Chief Lembaga Riset Sharing Vision Dimitri Mahayana turut mengatakan, bahwa sampai sekarang regulasi OTT memang belum dirembuk oleh pemerintah.

"Regulasi OTT memang perlu, namun jangan diburu-buru," kata Dimitri. "Harus konsultansi publik dulu agar rampungnya adil dan menghindari demo dan lain sebagainya."

Lihat juga: Uni Eropa Paksa OTT Beroperasi dengan Regulasi Telko

Meski peran OTT dan pelaku industri telekomunikasi sangat erat, menurutnya tetap keduanya harus dipisah jika menyoal regulasi.

"Kalau bisa regulasinya dipisah dengan telko, jangan dicampur karena mereka adalah dua hal berbeda," katanya lagi.

Bagi Dimitri, untuk sekarang pemerintah lebih baik fokus pada penagihan pajak terlebih dahulu kepada perusahaan teknologi sekelas Google.

Mengenai regulasi OTT, Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Danny Buldansyah pun yakin bisa direalisasikan tahun depan.

"Saya percaya diri pemerintah bisa rampungkan regulasi OTT tahun 2017 nanti. Semoga tercapai," ucapnya. (hnf/tyo)