Gara-Gara Berita Palsu, Menhan Pakistan Ancam Serang Israel

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif menunjukkan kegeramannya lewat Twitter. Asif geram setelah membaca ancaman serangan nuklir Israel yang ia baca di sebuah tautan berita online. Hanya saja berita yang dibaca Asif itu palsu.

Melansir dari situs Gizmodo pada Minggu (25/12), Asif telah menjadi korban penyebaran berita palsu setelah narasumber yang dirujuk situs itu tidak relevan. Situs ini memakai komentar Moshe Ya'alon yang pernah menjabat menteri pertahanan Israel. Padahal menteri pertahanan Israel saat ini adalah Avigdor Lieberman.

Hal ini bahkan telah dikonfirmasi sendiri oleh akun Twitter kementerian pertahanan Israel yang bertanggal 24 Desember.

"Laporan yang dirujuk oleh Menteri Pertahanan Pakistan @KhawajaMAsif tidak benar."

Pilihan Redaksi Penyebar Berita Hoax di Indonesia Bisa Raup Rp700 Jutaan Cara Mudah Mengenali Situs Hoax Facebook Akhirnya Rilis Fitur Pencegah Penyebaran Berita Hoax Peneliti AS Bikin Mesin Pintar Pelacak Berita Hoax

Berita palsu menjadi kekhawatiran khusus secara global. New York Times menyebut penyebaran berita palsu telah meningkat jadi masalah yang begitu serius.

Namun yang menjadi kekhawatiran terbesar adalah betapa mudahnya mengancam dengan senjata nuklir, yang bisa membunuh massa dalam sekejap, melalui rentetan tweet.

"Menhan Israel mengancam akan menyerang terkait peran Pakistan di Suriah melawan ISIS. Israel lupa kami juga punya senjata nuklir," tulis Asif dalam akunnya.

Hingga berita ini diturunkan, cuitan Asif itu masih terpampang di akunnya.

Setelah Donald Trump menang dalam pemilihan presiden Amerika Serikat, penyebaran berita palsu menjadi masalah internasional yang cukup pelik. Raksasa perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, Twitter, dan Microsoft pun bersusah-payah menemukan sistem terbaik untuk mengurangi penyebaran berita palsu.

Dari sekian negara, Jerman merupakan negara yang paling bersuara keras menuntut penyedia medium penyebaran informasi berbenah. Negara yang dipimpin Angela Merkel ini bahkan mengancam menyeret Google cs ke meja hijau jika berita palsu masih mudah diakses warganya.