LAPAN Serahkan Data Citra Satelit ke Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyerahkan data penginderaan jauh ke sejumlah lembaga pemerintah dan pemerintah provinsi di Jakarta, Selasa (24/1). Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk sejumlah kepentingan.

Distribusi data yang telah dilakukan sejak 2015 ini terbilang penting untuk pembangunan nasional. Itu sebabya, menurut Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin, permintaan daerah dan lembaga negara terkait citra satelit makin meningkat.

Lihat juga: Pemerintah Diminta Buat Jalur Pesawat Nirawak

"Sekarang ada 18 kementerian dan lembaga serta 19 provinsi yang menerima data satelit penginderaan jauh dari LAPAN," ujar Thomas.

Walau demikian, status LAPAN adalah distributor data. Mereka bukan tangan pertama yang mengumpulkan data. Satelit pengumpul data pun bukan milik LAPAN. Namun LAPAN lah yang mengolah dan menerjemahkan data itu kepada lembaga yang tertarik.

LAPAN membeli atau melanggan data dari beberapa satelit komersial mancanegara. Sebut saja SPOT-6 dan SPOT-7 yang beresolusi tinggi untuk tata ruang, Landsat yang beresolusi menengah, NOAA dan Himawari yang beresolusi rendah untuk cuaca, hingga satelit WorldView dan QuickBird yang beresolusi sangat tinggi dan bermanfaat untuk perencanaan tata ruang yang lebih detail.

Lihat juga: Ada 34 Satelit Asing Layani Telekomunikasi Indonesia

Ketika disinggung tak memakai satelit sendiri, LAPAN menilai kemampuan satelit A1, A2, dan A3 masih belum sekuat yang mereka langgan dengan kebutuhan yang ada saat ini.

Dari keempat jenis data satelit yang ada, hanya LAPAN hanya memberikan data satelit penginderaan jauh resolusi sangat tinggi.

Keempat jenis data tersebut dibeli oleh LAPAN. Oleh mereka, data itu disebarluaskan ke instansi pemerintah dalam negeri secara gratis sesuai kebutuhan masing-masing. Tugas LAPAN ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 yang meminta LAPAN wajib menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan lisensi pemerintah Indonesia.

Berdasarkan keterangan Deputi Bidang Penginderaan Jauh LAPAN, Orbita Roswintiarti, perintah Inpres tadi memaksa semua lembaga pemerintah dan daerah harus 'mengetuk pintu' LAPAN terkait permintaan data penginderaan jauh.

"Aturan itu mengefisienkan permintaan tiap lembaga yang tadinya selalu beli sendiri-sendiri," tutur Orbita yang ditemui di tempat yang sama.

Dengan data penginderaan jauh tadi, banyak hal bisa dilakukan. Nelayan bisa memantau wilayah tangkapan ikan yang potensial, menghitung luas perkebunan, mengukur luas wilayah objek pajak, hingga perencanaan tata ruang kota.

Thomas berharap penggunaan data penginderaan jauh yang telah disediakan pemerintah lewat LAPAN bisa diserap oleh lembaga dan pemprov di seluruh Indonesia pada 2019 nanti. Sedangkan untuk tahun ini ada sepuluh provinsi yang ditargetkan akan bekerja sama dengan LAPAN, salah satunya adalah DKI Jakarta. (tyo)