logo CNN Indonesia

Kebijakan Safe Harbour, Tanggung Jawab e-Commerce 'Dibatasi'

, CNN Indonesia
Kebijakan Safe Harbour, Tanggung Jawab e-Commerce 'Dibatasi'
Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan Safe Harbour disambut oleh pelaku industri e-commerce. Mereka menilai kebijakan ini menghapus area abu-abu soal tanggung jawab antara penyedia platform dan para penjual.

Safe Harbour adalah kebijakan pemerintah yang memisahkan tanggung jawab penyedia marketplace berbasis user generated content (UGC) dengan penjual yang memakai jasa mereka.

Di bidang e-commerce seperti Tokopedia dan Bukapalak yang memakai sistem UGC, pertanggungjawaban soal barang yang boleh dan tidak boleh dijual sulit dibedakan. Namun masyarakat awam pada umumnya akan menilai penyedia marketplace sebagai pihak yang patut dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahub 2016 Tentang Safe Harbour, situs marketplace dibebaskan dari tanggung jawab atas barang-barang yang tak boleh dijual para pedagang.

"Misalnya saya mau bikin makanan, terus saya jual di marketplace. Kalau ada bahan kimianya, yang tanggung jawab siapa?" kata Menkominfo Rudiantara yang ditemui di Gedung Kominfo, Jakarta, Senin (27/2).

Adapun barang dan jasa yang diatur dalam kebijakan safe harbour seperti zat psikotropika, narkoba, rokok, konten pornografi, dan perdagangan manusia. Penjual yang mengunggah barang dagangan dengan unsur di atas dalam aturan Safe Harbour adalah pihak yang bersalah.


"Kalau ada aduan dari konsumen, yang pasti e-commerce dengan Safe Harbour akan bebas dari tuduhan yang dibuat merchant," lanjut Rudiantara.

Meski aturan ini baru berstatus Surat Edaran, pelaku industri e-commerce menyambut baik aturan yang diluncurkan di penghujung 2016 ini.

"Bukan menghilangkan tanggung jawab, dalam hal ini platform punya tanggung jawab tapi punya batasan," kata CEO Tokopedia William Tanuwidjaja.

Senada dengan William, CEO Blanja.com Aulia Marinto menilai kebijakan Safe Harbour bisa mencegah rusaknya citra perusahaan e-commerce yang sedang tumbuh di mata investor ketika kesalahan tidak berasal dari mereka.

"Masalahnya citra penyelenggaranya yang rusak karena ada tuduhan jual, misalnya, brownies isi ganja," terang Aulia mencontohkan.

Karena masih bersifat Surat Edaran, untuk sementara tak ada mekanisme penindakan bagi pedagang yang kerap membandel. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah dengan membuat menjadi Peraturan Menteri.

Kendati demikian, menurut Rudiantara, penindakan atas pelanggaran yang dilaporkan masyarakat tetap ada meski belum menyeluruh.

"Sekarang kan masih surat edaran, kalau ada kejadian kita cari, telepon kiri-kanan saja," ujar Rudiantara.

Rudiantara mencontohkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pengawas di bidangnya bisa melapor ke kementeriannya terkait peredaran obat atau makanan terlarang. Kominfo lalu akan menghubungi marketplace terkait dan memintanya menghapus dari direktori laman mereka.

William juga mengaku layanan e-commerce belum punya standar penindakan terkait pelanggar kebijakan ini. Ia belum tahu apakah pelaku industri e-commerce perlu menerapkan sistem peringatan bertingkat atau langsung diblokir.

"Tidak ada standardisasi di sini. Ada cara masing-masing menerapkan safe harbour ini," ungkap William yang juga berperan sebagai ketua dewan pengawas idEA.

Selama ini, perusahaan e-commerce yang mengenakan sistem UGC kerap 'kecolongan' dengan barang-barang yang dijual penjualnya seperti binatang langka, obat-obatan terlarang, hingga barang elektronik ilegal. Pelaku industri berargumen pihaknya tak bisa terus-terusan memoderasi selain memanfaatkan fitur laporan dari pelanggan dan penggunaan query mesin pencarian.

Mengatasi hal itu, Rudiantara berencana mengukuhkan kebijakan ini menjadi Peraturan Menteri.

"Permen-nya nantilah, yang pasti tahun ini," pungkasnya.

0 Komentar
Terpopuler
CNN Video