Kominfo: Kasus Internux Tak Pengaruhi Proses Lelang Frekuensi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT Internux (Bolt) terhadap pemerintah tidak akan memengaruhi proses lelang frekuensi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Rudiantara menegaskan, meski sudah dikabulkan oleh pengadilan, namun tuntutan Internux baru tahap awal.

"Putusan itu (kasus Internux) baru tingkat pertama, karena masih ada banding kemudian kasasi dan pada akhirnya ada peninjauan kembali terhadap gugatan perdata tersebut," ungkap Rudiantara saat ditemui di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (16/3).

Lihat juga: Ombudsman Tanggapi Hasil Putusan Gugatan Internux Bolt

Lebih jauh ia justru mengklaim belum menerima salinan isi tuntutan yang ditujukan pada kementerian yang dinakhodainya. "Pertama saya belum dapat putusan tersebut," ucapnya.

Sejalan dengan itu, ia memastikan proses lelang frekuensi yang saat ini tengah dalam tahap uji publik akan tetap berjalan.

Ia menegaskan gugatan terkait penggunaan frekuensi 2,3 GHz yang menganggap Kominfo melanggar Undang-Undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak akan memengaruhi proses lelang.

Lihat juga: 'Lelang Frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz Bukan Soal Bagi-bagi Kue'

"Lelang ini tidak akan berpengaruh kasus Internux. Setelah uji publik rampung, harapannya saya bisa tanda tangan payung hukum secepatnya agar pertengahan Juni sudah bisa ditentukan pemenangnya," imbuhnya.

Seperti diketahui sebelumnya, PN Jakarta Pusat diketahui telah mengeluarkan putusan akhir terkait gugatan PT Internux terhadap Kominfo terkait penggunaan frekuensi 2,3 GHz. Sebagai pemegang lisensi BWA (Broadband Wireless Access), Internux menganggap Kominfo mengizinkan adanya kegiatan monopoli yang beroperasi secara nasional oleh Smartfren sebagai pemilik pita frekuensi radio 1,9 GHz yang direalokasi ke frekuensi 2.3 GHz tanpa melalui proses seleksi dan lelang.

Internux meminta Kominfo memberikan izin penggunaan pita selebar 30 MHz pada frekuensi radio 2,3 GHz dengan cakupan skala nasional.