Pemerintah Pertimbangkan Pakai Jasa Blackberry

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mempertimbangkan memakai jasa BlackBerry untuk mengamankan jalur komunikasi pemerintah. Pertimbangan tersebut diakui meniru sejumlah negara yang memakai jasa solusi keamanan komunikasi korporat dari BlackBerry.

Pertimbangan ini merupakan buah pertemuan Rudiantara dengan CEO BlackBerry John Chen yang berlangsung, Rabu (9/8) sore, di kantor sang menteri.

"Kominfo pertimbangkan pakai aplikasi keamanan BlackBerry digunakan oleh pemerintah. Mengapa? Karena aplikasi sekuriti BlackBerry ini sudah digunakan oleh banyak negara, terutama Eropa, seperti Jerman," ujar Rudiantara.

Lihat juga: Aksi Penyadapan dan Aturan Main Menurut UU

Pria yang akrab disapa Chief RA ini melihat Jerman, mulai dari kanselir hingga sejumlah pejabat pemerintahannya, memakai jasa keamanan komunikasi milik BlackBerry. Jasa perusahaan asal Kanada itu diperlukan untuk menghindari berulangnya insiden penyadapan di pemerintahan Jerman.

Empat tahun lalu diketahui bahwa ponsel Kanselir Angela Merkel disadap oleh intel Amerika Serikat. Penyadapan itu terjadi di saat pemerintahan Barack Obama. Menurut Rudiantara, setelah kejadian itu, Merkel memerintahkan BlackBerry membuat aplikasi keamanan untuk pemerintahannya.

Meski sudah bertemu dengan sang CEO, Rudiantara mengaku belum ada kesepakatan yang terjadi. Pertemuan lanjutan dengan mereka akan berlangsung kembali dalam waktu dekat.

"Rencananya akhir bulan atau bulan depan ketemu mereka lagi di sini," ucap Rudiantara.

Lihat juga: Permudah Sadap, KPK Teken Ulang Kontrak dengan Dua Operator

Pemerintah sendiri sudah melirik jasa BlackBerry sejak April lalu. Namun Rudiantara mengaku masih perlu berkonsultasi dengan sejumlah lembaga terkait seperti Lembaga Sandi Negara.

Dari penuturan Rudiantara, sistem keamanan yang ditawarkan oleh BlackBerry berupa piranti lunak aplikasi baik untuk mobile dan non-mobile. Jika rencana ini terwujud, penerapan sistem keamanan ini akan dipakai untuk menangkal kebocoran data atau penyadapan seperti yang terjadi pada Jerman.

"Intinya, sedang menjajaki kemungkinan untuk memanfaatkan software aplikasi sekuriti untuk kalangan tertentu pemerintah." (eks/eks)