Imbas Diberlakukan TKDN, Impor Perangkat 4G Turun Rp24,3 T

Bintoro Agung , CNN Indonesia | Selasa, 29/08/2017 17:28 WIB
Imbas Diberlakukan TKDN, Impor Perangkat 4G Turun Rp24,3 T Ilustrasi: Sejak aturan TKDN perangkat elektronik diberlakukan, Kominfo mengklaim berhasil menekan angka impor. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30 persen untuk perangkat elektronik dinilai berjalan efektif. Semenjak diberlakukan pada 2015 silam hingga kini, nilai impor perangkat elektronik diklaim menurun tajam.

Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail Ahmadi mengatakan nilai impor perangkat 4G per tahun 2016 sudah turun dari 3,5 miliar dolar Amerika menjadi 1,6 miliar dolar Amerika.

Dalam kurs rupiah sekarang, penurunan nilai impor ini berarti mencapai 25,4 triliun rupiah.

"Setelah tiga tahun diberlakukan secara konsisten, belanja kita turun jadi 1,6 miliar dolar AS," ujar Ismail saat dihubungi melalui telepon, Selasa (29/8).

Nilai impor itu masih terbatas pada perangkat 4G berupa ponsel cerdas, tablet, dan komputer. Namun melihat penurunan sebanyak itu, Ismail yakin nilai impor perangkat elektronik di tahun ini akan kembali turun.

Salah satu cara yang akan diusung oleh pemerintah adalah penerapan TKDN untuk perangkat Internet of Things (IoT). IoT sendiri adalah sebutan untuk segala perangkat elektronik yang terhubung ke internet, mulai dari lampu hingga kulkas pintar.

"Itu (TKDN perangkat IoT) yang saat ini sedang dibahas oleh Kemenperin bersama para stakeholder," imbuh Ismail.

Ia menjelaskan pihaknya hanya sebagai pemberi sertifikat. Lulus atau tidaknya sebuah perangkat elektronik dalam memenuhi TKDN merupakan kewenangan Kemenperin.

Pria berkumis ini juga menambahkan bahwa penurunan biaya impor sebesar 25,4 triliun rupiah tadi berasal dari perhitungan Kemenperin.

Melihat pencapaian ini, Ismail belum berani memasang target penurunan nilai impor di tahun depan. Kendati begitu, ia bangga regulasi yang pemerintah keluarkan sudah memaksa vendor memilik pabrik dan melakukan proses manufaktur di dalam negeri.