Studi tersebut diperoleh setelah mewawancarai 25 pemodal kapital (VC) yang menginvestasikan modal ke startup. Sejumlah pemodal mengaku menemukan tantangan yang masih dihadapi pelaku startup di tanah air.
Tantangan yang dimaksud mulai dari perkembangan SDM, insentif pajak, opsi pendanaan, serta kemudahaan memfasilitasi startup yang dinilai kalah dibandingkan negara lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika dibandingkan India yang sekarang menjadi negara yang mereka sebut kelebihan populasi engineer tiap tahun, Indonesia masih sangat jauh. Bahkan sekarang ada pepatah yang mengatakan jika ingin belajar tuntutlah ilmu ke Negri Tirai Bambu, kalau mau cari engineer pergilah ke India. Itu benar," sambung Alessandro Gazzini, Partner, AT Kearney di hadapan awak media, Selasa (19/9).
Untuk mengatasi masalah tersebut, Google merekomendasikan pemerintah menggandeng institusi pendidikan. Dengan begitu, pemerintah bisa menjadikan Indonesia sebagai magent untuk menarik bakat-bakat dari luar negeri agar mentransfer ilmunya ke SDM lokal.
Pemodal kapital menganggap permasalahan ini sebagai salah satu hal krusial yang perlu segera diatasi. Disamping mental agar tidak takut gagal dan mengambil keputusan, mengingat investor yakin Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh dengan cepat.
Insentif Perpajakan
Untuk urusan perpajakan, Google merekomendasikan pemerintah pemnyediakan insentif untuk investasi di ranah startup dan untuk pengoperasiannya. Indonesia dalam hal ini bisa menjadikan India sebagai contoh.
India menerapkan Startup Intellectual Property Protection (SIPP) dan berbagai pembebasan pajak untuk pemodal kapital dan pendanaan inkubator di startup.
Bukan hanya itu, untuk urusan pendanaan Google juga merekomendasikan pemerintah membangun sendiri pendanaan yang ditujukan untuk startup. Pemerintah diharapkan juga bisa membangun sistem multi-tier di pasar publik untuk startup beresiko tinggi, seperti halnya pasar saham.
"Seperti di China, pemerintahnya telah memiliki pendanaan sendiri untuk menjadi pemodal kapital untuk startup mereka. China juga punya ChiNext, semacam pasar saham khusus untuk perusahaan berteknologi tinggi yang cepat berkembang. Peraturan di sini tentu lebih renggang jika dibanding pasar saham asli," terang Mifza.
Demi memfasilitasi ekosistem startup, pemerintah diharapkan juga permudah persayaratan administrasi. Tujuannya, tak lain untuk memfasilitasi pertumbuhan startup.
Google sendiri mengaku telah menyampaikan rekomendasi mereka kepada pemerintah dan pemangku kepentingan untuk turtu mengembangkan ekosistem startup.
"Seperti yang kita lihat dari pasar-pasar negara maju, pemerintahnya berperan sangat penting. Investasi mendatang sangatlah bergantung pada keyakinan investor terhadap kondisi pasar," pungkasnya.