Tanggapi Pelarangan Dishub Jabar, Gojek Cs Pilih Bungkam

Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Perhubungan Jawa Barat resmi melarang moda transportasi berbasis aplikasi di wilayah hukumnya. Meski begitu, belum ada respon yang diberikan oleh masing-masing perusahaan transportasi daring atas keputusan tersebut.

Saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, SElasa (10/10), baik Gojek, Uber maupun Grab enggan memberikan komentar apapun terkait nasib ribuan mitranya yang beroperasi di Jawa Barat.

Padahal, larangan itu sudah disepakati oleh Dishub Jawa Barat dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat yang akan diberlakukan untuk transportasi daring roda empat dan roda dua.

Lihat juga: Dishub Jabar Resmi Larang Transportasi Online Beroperasi

Hasil kesepakatan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama terkait Angkutan/ Taksi berbasis Online di Gedung Pakuan Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, pada 6 Oktober 2017.

Dalam kesepakatan bersama itu, Pemda Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap aspirasi WAAT agar transportasi daring (Grab, Uber, dan Gojek) tidak beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan baru yang sah mengenai operasional transportasi daring.

Lihat juga: Penumpang Keluhkan Tarif Uber yang Membengkak Tak Masuk Akal

Terkait teknis pengawasan dan pengendalian, Dishub Jabar akan segera berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta pemerintah pusat untuk merumuskan langkah yang perlu segera diambil.

Kesepakatan juga diunggah oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil pada akun Instragram pribadinya. Ridwan Kamil menyebut bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan ini maka rencana mogok angkutan umum di wilayah Bandung batal digelar.

[Gambas:Twitter]

Penolakan terhadap keberadaan transportasi daring telah menuai pro dan kontra. Sejumlah kota di Indonesia, seperti Bukittinggi dan Batam masuk dalam daftar hitam operasional transportasi daring. (evn)