Pengamat: Tarif Atas dan Bawah Taksi Online Wajib Diatur

Kustin Ayuwuragil , CNN Indonesia | Sabtu, 21/10/2017 13:56 WIB
Pengamat: Tarif Atas dan Bawah Taksi Online Wajib Diatur Pengamat sepakat perlunya batas tarif atas dan bawah oleh pemerintah (dok. Barn Images)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, menilai bahwa pemerintah memang wajib menentukan besaran tarif taksi online. Dia mengapresiasi tambahan peraturan di mana promo di bawah tarif harus dilarang.

Menurut Djoko, batasan tersebut telah memungkinkan kesetaraan taksi konvensional dan online. Keduanya sangat memungkinkan untuk sama-sama menjalani bisnisnya.

"Cukup banyak tambahannya dibanding aturan yang sebelumnya. Salah satunya melarang tarif promo di bawah tarif batas bawah. Unsur kesetaraan agar taksi resmi, bisnisnya masih tetap berlangsung. Dan taksi aplikasi juga mendapat tempat berbisnis," katanya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (20/10).

Dia juga sepakat tarif batas bawah dan atas penting penting untuk melindungi baik pelanggan maupun pengemudi. Djoko menyebutkan bahwa besaran tarif tersebut memperhitungkan aspek keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi penumpang.

"Besaran tarif memang harus diatur. Batasan tarif batas atas untuk melindungi konsumen sedangkan tarif batas bawah untuk keberlangsungan usaha, sehingga pengemudi yang merangkap pebisnis taksi aplikasi mendapat keuntungan yang wajar," lanjut Djoko.

Di sisi lain, dia meminta masyarakat untuk memahami bahwa tarif murah bisa berbahaya bagi penumpang sendiri. Lebih baik, masyarakat mendambakan harga yang wajar.

"Tarif murah merugikan pengemudi, tidak bisa menutup biaya operasional. Jika tarif yang dikenakan terlalu murah, ujungnya akan berimbas pada keselamatan. Publik hrs sadar itu. Bukan tarif murah tapi tarif wajar," ujarnya.Lebih lanjut Djoko meminta masyarakat yang ingin transportasi murah menuntut kepada Kepala Daerah. Pasalnya, merekalah yang berkewajiban untuk menyediakan transportasi umum yang dapat menggapai semua area pemukiman penduduk dan memberikan subsidi.

"Jika ingin menggunakan transportasi umum bertarif murah, tuntutlah kepala daerahnya untuk menyediakan transportasi umum yang dapat menggapai area pemukiman penduduk. Dan mintalah subsidi bagi penumpang yang menggunakannya," pungkas Djoko.

Sementara itu, Mahkamah Agung sebelumnya menolak 14 pon dalam PM 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau populer disebut Permenhub tentang taksi online. Salah satu alasannya adalah karena pembatasan tarif transportasi online.

Pembatasan ini terwujud dalam penetapan tarif batas dan bawah yang ditentukan per km di wilayah I dan II. MA menilai tarif atas dan bawah bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas di mana tarif transportasi umum harusnya ditentukan berdasarkan kesepakatan pengguna dan penyedia jasa.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Transportasi Online di Persimpangan