Nihil Kurikulum TI Jadi Kekhawatiran Wujudkan Ekonomi Digital

Jakarta, CNN Indonesia -- Keinginan pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai negara digital terbesar di kawasan pada 2020 nanti tak ubahnya sebuah angan-angan. Lantaran sejauh ini ada beberapa hal krusial yang belum diakomodir untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Satu yang menjadi sorotan adalah pendidikan. Purwanto dari lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika & Bisnis (P2EB) UGM melihat Indonesia masih tertinggal dalam hal pendidikan teknologi.

Pendidikan yang dimaksud oleh Purwanto adalah pendidikan di level dasar dan menengah. Sekolah yang seharusnya jadi pemberi bekal paling dini soal pemafaatan teknologi dinilai masih sangat langka.

"Sekarang pertanyaan saya, guru-guru dasar dan menengah punya kecerdasan teknologi digital enggak? Kalau enggak, gimana mereka mau menerjemahkan ke dalam kegiatan belajar mengajar dan mendorong kreativitas?" cetus Purwanto saat ditemui di bilangan Menteng, Kamis (9/11). 

Lihat juga: Migrasi Penyiaran Analog ke Digital Dinilai Kian Mendesak

Ia khawatir kualitas pengajar di sekolah dasar begitu minim sehingga potensi murid disalahkan karena sang guru tak bisa mengimbangi penguasaan teknologi anak ajarnya.

Kekhawatiran Purwanto juga mengerucut pada ketiadaan kurikulum yang khusus membahas penguasaan teknologi. "Lebih luas dari literasi saja tapi hingga ke kurikulumnya dan kita belum punya itu," Purwanto menambahkan.

Kalaupun ada lembaga pendidikan dasar yang menerapkan materi inovasi dan teknologi biasanya jauh dari jangkauan masyarakat luas. Dengan demikian mereka yang ekonominya sudah berkecukupan bakal meninggalkan lebih jauh mereka yang berasal dari kaum papa.

"Yang terjadi setelahnya adalah keterbelahan sosial dan akhirnya mendorong ketimpangan sosial."

Lihat juga: Menakar Peluang Karier Ahli Bahasa Pemrograman di Indonesia

Hal ini berkorelasi positif dari hasil riset lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomi & Bisnsi FEB UGM. Dalam riset yang mereka paparkan, dampak mobile internet lebih besar di negara-negara berpenghasilan tinggi ketimbang negara yang penghasilannya lebih rendah. Faktor infrastruktur dan regulasi diperkirakan jadi penyebab perbedaan dampak mobile internet.

Sebelumnya Presiden Jokowi pernah beberapa kali meminta lembaga pendidikan di Indonesia membuka lebih banyak materi berkaitan teknologi digital seperti coding dan bahasa pemrograman. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun telah berjanji merealisasikan keinginan Jokowi dengan meminta materi coding bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Saya berharap tahun depan sudah masuk, saya akan bicara dengan Profesor Muhadjir (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)," ujar Rudiantara yang ditemui di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis 27 Juli 2017 silam. (evn/evn)