Ojek Online Demo, Tuntut Pemerintah Keluarkan Regulasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekitar seribu pengemudi ojek online gabungan dari Gojek, Grab, dan Uber, berencana berunjuk rasa hari ini. Unjuk rasa sejumlah pengemudi ojek online menuntut pemerintah segera mengakui keberadaan mereka lewat regulasi.

Hal itu mereka butuhkan untuk menghindari tindakan semena-mena dari perusahaan aplikasi.Ketua Forum Warga Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan pun meminta pemerintah bertindak tegas mengenai masalah ini.

Lihat juga: Ojek Online Akan Demo Di Kemenhub Hari Ini

Tigor selaku advokat yang mendampingi peserta unjuk rasa menyebut meski ojek online telah bertahun-tahun beroperasi di Indonesia, namun keberadaannya seperti tak dianggap. Sehingga menurutnya keberadaan regulasi yang menaungi ojek online mendesak.

"Padahal sikap Pak Jokowi sudah jelas waktu dia mengundang teman-teman driver ke Istana waktu itu, tapi menterinya malah enggak jelas," kata Tigor ketika dihubungi via telepon, Kamis (23/11).

Pasalnya pengemudi ojek online punya posisi yang lemah ketika perusahaan aplikasi membuat suatu kebijakan yang dianggap merugikan pengemudi. Misal, penetapan tarif yang kerap berubah tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

Lihat juga: Operasi Senyap Ojek Online Tengah Heboh Kabar Aksi Demo

Selain itu kebijakan perusahaan dalam memberikan hukuman (suspend) kerap bermasalah karena tak mengupayakan verifikasi terlebih dahulu.

"Kalau mengakui, bikin aturannya dong. Ini mereka sudah dua tahun aksi. Mulanya karena aplikator yang semena-mena. Lalu mereka mengadu ke kita dan ketika dikaji enggak ada aturan yang mengawasi ini," ujar Tigor.

Tigor berpendapat aturan yang mereka inginkan bisa seperti Peraturan Menteri 108 yang mengakui keberadaan taksi online.

Lihat juga: Alasan Mengapa Ojek Online Masih Tak Berpayung Hukum

Ia meminta pemerintah tak mengesampingkan fakta bahwa popularitas ojek online juga disebabkan oleh kualitas angkutan umum yang masih minim.

"Sekarang begini, mau kita liar semuanya? Kalau pemerintahnya enggak sadar, kita mau sadarkan. Kalau mau larang, ya larang semua, tutup aplikator. Kalau mengakui, bikin aturannya," pungkas Tigor.

Aksi demonstrasi sendiri akan dimulai di Kementerian Perhubungan dan berlanjut ke depan Istana Negara. (eks)