Industri Otomotif Indonesia Tak Konsisten Terapkan TKDN

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, Rosan P. Roeslani menilai penerapan aturan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) di industri otomotif masih belum konsisten.

Hal ini tampak dari banyaknya produsen otomotif yang masih merakit kendaraan menggunakan komponen impor dan tidak mengoptimalkan pemasok komponen lokal.

"Contohnya banyak perusahaan yang memakai spek dari impor semua, harusnya lokal," kata Rosan di Jakarta, Senin (28/11).

Lihat juga: Kemenperin Janji Hapus Seluruh Pajak Mobil Listrik

Oleh karena itu ia berharap industri otomotif bisa menggunakan bahan baku dengan SNI (Standar Nasional Indonesia).

Ia juga berharap ada penyeragaman pemakaian komponen SNI ini, baik untuk proyek atau perakitan kendaraan.

"Makanya kalau bisa, semua proyek kalau (komponennya) sudah ada di Indonesia, tolong dipakai ama pengusaha dan perusahaan. Saat ini kan belom merata," ujarnya.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Toyota menyebut bahwa pabriknya menggunakan dua jenis konten lokal.

Lihat juga: AS Tuntut TKDN Otomotif NAFTA 85 Persen

"Local content dan true local content," jelas Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono.

Local content adalah bahan yang diimpor dan dirakit di dalam negeri. Bahan impor ini biasanya berasal dari Jepang, Singapura, Thailand dan sebagainya. Sementara true local content adalah pasokan komponen dan aktivitas produksi di Indonesia.

Warih menargetkan, pada 2019 pihaknya dapat meningkatkan persentase true local content TMMIN dengan melakukan kerjasama dengan pemasok dalam negeri.

Lihat juga: Toyota Ingin Garap Mobil Pedesaan

"Saat ini totalnya true local content baru mencapai 61 persen. (Rencananya) true lokalisasi content sampai 2019 lebih dari 70 persen. Kalau Thailand itu kan 73 persen," ujar Warih.

Ia menambahkan, selain bekerjasama dengan para pemasok lokal. Pabrik TMMIN juga bakal menambah jumlah investasinya sampai 2019. Dana yang dialokasikan dapat mencapai Rp25 triliun.

"Nah yang besar sampai 2019. Sekarang kan udah Rp18 triliun," ucap Warih. (eks)