"Kita tidak memungkiri bila transaksi ekonomi digital saat ini tengah booming. Apalagi nanti di tahun 2020 diperkirakan semakin ramai," ungkap Dirjen Penyelenggara Pos dan Informasi (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informasi Ahmad M Ramli dalam sebuah diskusi di Semarang, Kamis (11/1).
Keterbukaan pemerintah ini lantaran keterbatasan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur internet di Indonesia. Terlebih saat ini banyak Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tengah menggalakkan program kota pintar (smart city).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Ramli mengimbau agar pihak swasta yang melakukan pembangunan infrastruktur ini melakukan dengan cara yang benar.
Tuan di rumah sendiri
Direktur Informasi Fiberstar Thomas Dragono, menyatakan bahwa tingginya permintaan jaringan internet di tanah air sebisa mugkin dipenuhi oleh penyedia jasa di tanah air.
Ia mewanti-wanti jangan sampai ada negara tetangga atau luar yang justru memanfaatkan pasar di Indonesia.
Meski demikian, ia mengakui sengitnya persaingan antar penyedia jasa internet. Sehingga mereka harus merebut pasar lewat harga dan fasilitas.
"Sekarang ini lagi tren nya. Di genggaman kita tidak bisa luput dari yang namanya gadget. Di wilayah, Kabupaten/Kota beradu dalam konsep smart city sehingga disini muncul banyak penyedia jasa instalasi internet digital yang bersaing."
Fiberstar adalah perusahaan penyedia internet berbasis fiber optik. Perusahaan ini menargetkan untuk membangun infrastruktur fiber optik di 200 kota di Indonesia hingga 2019.
Tapi, untuk saat ini perusahaan itu baru membangun jaringan di 78 kota. Di Jawa Tengah, Fiberstar akan serius membangun layanan di kota Semarang yang tengah menggalakkan smart city. (eks)