Gaikindo Ingin Ada Perda Tempat Cas Mobil Listrik di Mal-mal

Jakarta, CNN Indonesia -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai banyak cara untuk mendukung pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto, mengatakan salah satu caranya adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah yang mewajibkan pusat perbelanjaan menyediakan fasilitas pengisian mobil listrik. Fasilitas tersebut nantinya ditujukan bagi kendaraan ramah lingkungan, entah itu plug-in hybrid maupun murni listrik.

"Bisa melalui Perda. Salah satunya mal, tanya ke pemilik (mal) misal punya kapasitas (parkir) 500 kendaraan. Ya minta tempat charging station. Kalau ada 1.000 ya minta 10. Plus buat motor listrik juga," kata Jongkie di Jakarta, kemarin (16/1).

Lihat juga: Pasar Mobil di 2017 Capai 1,08 Juta Unit

Menurutnya, langkah tersebut bakal menjadi salah satu upaya untuk mempercepat ketersediaan stasiun pengisian listrik di Indonesia, selain ketersediaan stasiun pengisian listrik umum (SPLU) yang kini digagas PLN.

Ia juga memastikan, meski terdapat lahan pengisian listrik, fasilitas tersebut tidak akan diberikan cuma-cuma. Para pemakainya kelak tetap akan dibebankan biaya sesuai pemakaian.

"Mereka tetap bayar, mau pakai cash atau kartu kredit. Makanya buat Perdanya, agar lebih cepat tersedia tempat pengisian (listrik)," ucap dia.

Lihat juga: Produsen Mobil Tidak Beralih ke Euro4 akan Menderita Kerugian

Mobil ramah lingkungan perlu dukungan insentif

Selain kebutuhan SPLU, Jongkie melanjutkan, mengembangkan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia juga diperlukan penyesuaian tarif.

Penyesuaian tarif, dikatakan Jongkie dapat diperoleh melalui insentif dari pemerintah. Pasalnya, jika tidak ada insentif harga jual kendaraan tersebut di dalam negeri tidak akan terjangkau. Seperti halnya Model X, sport utility vehicle (SUV) listrik kepunyaan Tesla saat mendarat di Tanah Air dijual lebih dari Rp2 miliar.

"Harga dari sana aja itu sudah mahal. Apalagi saat masuk ke sini yang bisa kena pajak sampai 125 persen. Siapa yang sanggup beli?" tegas Jongkie.

Lihat juga: Gaikindo: Produsen Mobil di Indonesia Cuma Jago Kandang

Menurut Jongkie, Indonesia harus lebih terbuka jika ingin kendaraan ramah lingkungan berkembang. Mencontoh Malaysia, setelah insentif dirasa tepat dari pemerintah, penjualan kendaraan ramah lingkungan di sana langsung meningkat pesat.

"Jadi nomor satu itu dulu, tarif perpajakan dulu," jelasnya.

Jika semuanya sudah terpenuhi, Ia menambahkan, secara perlahan masing-masing agen pemegang merek (APM) bakal mulai memasukan produk ramah lingkungannya. Mulai dari impor, hingga keputusan merakit lokal, tergantung permintaan pasar.

Lihat juga: Logam Cair Menjadi Inspirasi Pembuatan Lexus LF-1

"Mereka pasti tertarik dong. Kalau sudah banyak misalnya 100 unit terjual sebulan. Pabrikan pasti akan rakit lokal," imbuh Jongkie.

Gaikindo sendiri saat ini telah membuat kajian dalam rangka menurunkan tarif pajak bagi kendaraan ramah lingkungan atau biasa disebut low carbon emission vehicle (LCEV). Kajian yang dibuat dengan merangkul peneliti dari universitas di dalam negeri itu kabarnya sudah masuk ke Kementerian Perindustrian.

"Untuk tarifnya kami tidak bisa sebutkan, tapi kami pastikan sesuai keinginan pemerintah. Tapi paling penting investasinya dan membuka lapangan kerja serta, peluang ekspor," tutup Jongkie. (mik)