Rudiantara Tak Akan Moratorium Registrasi Prabayar

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tak akan mengeluarkan moratorium untuk kebijakan registrasi seluler prabayar. Rudiantara memberi penegasan itu di tengah polemik yang mengepung kebijakan yang sudah berlangsung sejak Oktober 2017.

Kewajiban mendaftarkan nomor prabayar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) didasari oleh Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.

Pada perjalanannya, sejumlah masalah terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut. Puncaknya adalah pemanggilan Menteri Rudiantara dan sejumlah operator seluler oleh Komisi I DPR.

Lihat juga: DPR Bentuk Panja Selidiki Kebocoran Data Registrasi Prabayar

Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Senin (19/3), beberapa fraksi di Komisi I sempat mengusulkan registrasi prabayar dihentikan sementara ketika sejumlah masalah belum terpecahkan, terutama soal potensi kebocoran dan penyalagunaan data pelanggan seluler.

Menanggapi usulan tersebut, Rudiantara menolaknya.

"Moratorium itu artinya kan kita tidak teruskan, mau bulan kapan selesai? Kita ini lakukan registrasi prabayar tidak ada moratorium justru untuk melakukan percepatan, kalau tidak ada kita gelap lagi," ujar Rudiantara.

Lihat juga: DPR Pertanyakan Mekanisme Kebijakan Registrasi Kartu SIM

Gelap yang dimaksud oleh Rudiantara adalah jumlah sebenarnya dari pelanggan seluler prabayar di Indonesia. Baginya, moratorium tidak akan menyelesaikan masalah.

Berbeda dengan sejumlah kolega, Roy Suryo dari Fraksi Partai Demokrat sepaham dengan Rudiantara. Roy melihat jika moratorium dilakukan justru pelanggan yang nanti rugi.

"Jangan, kalau moratorium jangan. Ini harus jalan terus," tukas Roy.

Lihat juga: Ombudsman Sebut Pemerintah Tak Serius Atur UU Data Pribadi

Kendati demikian, Roy menyoroti potensi kebocoran dan penyalahgunaan data yang ramai berhembus belakangan ini. Itu sebabnya dia setuju dalam pembentukan panitia kerja untuk mendalami isu tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan usul moratorium akan didalami selama masa sidang panja nanti tanpa perlu mengehentikan kebijakan yang sedang berlangsung.

"Evaluasi operator seluler dan Kominfo bisa dilakukan seiring jalan," tutupnya. (age)