Pemerintah mengklaim sedikitnya 60 pelaku dalam negeri sudah menyatakan kesiapannya untuk memasok komponen kendaraan tersebut.
"Banyak pihak yang beranggapan program ini jalan di tempat. Tetapi kembali saya katakan, membuat sampai pada tahap prototype berbeda dengan memproduksi," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Selasa (27/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:'Membedah' Pabrik Mobil Esemka di Boyolali |
Dia mengatakan kendaraan pedesaan bakal dirancang dengan dua fungsi sekaligus. Ini adalah untuk transportasi untuk mobilisasi hasil pertanian dari desa ke kota, serta sebagai alat produksi untuk meningkatkan produksi pertanian.
Airlangga juga menyatakan dengan pengembangan kendaraan pedesaan dapat menjadi celah bagi industri komponen di dalam negeri melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM). Hal itu dinilai dapat memudahkan untuk mendapat suku cadang di pasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dukungan dari Kementerian Lain
Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa program itu membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Misalnya Kementerian Perhubungan terkait laik jalan, Kepolisian terkait registrasi kendaraan dan dukungan dari BSN guna standardisasi.
Selanjutnya, untuk segi infrastruktur dibutuhkan juga dukungan dari Kementerian Keuangan terkait insentif dan fasilitas perpajakan. Selain itu, ada pula dukungan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama di daerah.
"Kalau dari sisi kebijakan industri, saat ini Kemenperin sedang menyiapkan regulasi berupa rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Menteri Perindustrian dan standar terkait pengembangan AMMDes," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto. (asa)