Facebook akan Perketat Kemunculan Iklan Bernada Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus pencurian data pengguna mendorong CEO Mark Zuckerberg untuk mengimplementasikan Undang-undang Transparansi Periklanan (iklan terbuka) untuk konten iklan politik.

Kebijakan tersebut ditempuh terkait intervensi yang dilakukan Facebook saat Pilpres AS 2016 yang diduga dilakukan oleh agen Rusia. Zuck mengaku tak ingin intervensi serupa terulang di masa depan.

"Intervensi pemilu adalah masalah yang lebih besar dari satu platform apa pun, dan itulah sebabnya kami mendukung undang-undang tersebut," tulis Zuckerberg dalam unggahan Facebook pada Jumat (6/4). Hal serupa juga diungkapkan saat menghadapi sidang Senat AS pada Selasa (10/4).

Lihat juga: 'Nasib' CEO Facebook Saat Dicecar Kongres Selama 5 Jam

Ia mengklaim masalah keamanan data privasi akan jadi fokus utama perusahaan mulai saat ini. Zuck memastikan hal itu di hadapan regulator, investor, dan pengguna serta pengiklan bahwa layanan besutannya layak dipercaya untuk pengolahan berbagai data.

Dalam undang-undang tersebut mencantumkan informasi mengenai keharusan bagi perusahaan digital yang memiliki minimal 50 juta view per bulan dengan belanja iklan lebih dari US$500 atau sekitar Rp6,8 juta. Selain itu, perusahaan juga diharuskan menyetorkan informasi identitas dan lokasi perusahaan.

"Pengiklan akan memberitahu kami siapa yang ingin mereka jangkau dan kami yang akan melakukan penempatan. Kami tidak menjual data pada para pengiklan," lanjut Zuck seperti mengutip CNet.

Lihat juga: Kominfo Layangkan Surat Peringatan Kedua untuk Facebook

Lebih lanjut ia menjelaskan tentang iklan sensitif yang membahas subjek politik meski tidak secara langsung berhubungan dengan pemilihan atau pencalonan saat pemilu.

Iklan sensitif kerap dipakai oleh kelompok untuk kepentingan politik, organisasi pelobi, dan individu untuk memberikan dampak tidak langsung saat pemilihan. Setiap pengiklan yang ingin membuat konten tersebut untuk mengkonfirmasikan identitas dan lokasi kepada Facebook.

Undang-undang tersebut awalnya dicanangkan di saluran televisi dan radio. Kini, hal serupa juga diterapkan untuk layanan internet berbayar dan platform digital seperti Facebook, Twitter, dan Alphabet -- induk perusahaan Google. (evn)