Dia menjelaskan alokasi dana ini terbilang kecil karena pemerintah Indonesia akan menjamu sekitar 20 ribu tamu dalam skala internasional.
"Kalau segi biaya sekitar lebih dari Rp 50 miliar itu tidak besar untuk penyediaan bandwidth selama seminggu. Secara resmi acara memang 12 sampai 14 Oktober, tapi sebelumnya harus siap karena ada acara lain menjelang acara puncak," kata Rudiantara di Kantor Transmedia, Jakarta Selatan, Kamis (19/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rudiantara mengatakan peningkatan kapasitas ini harus dilakukan pemerintah. Pasalnya jaringan broadband operator seluler tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bandwidth puluhan ribu tamu ini.
Indonesia memiliki teknologi yang lebih tinggi dibandingkan Peru sebagai penyelenggara pada 2015 lalu. Pasalnya, pada pertemuan IMF pada 2015 lalu, IMF harus membawa seluruh data center ke Lima, ibukota Peru.
Sementara itu tahun ini, Indonesia diberikan kercayaan dari IMF dan World Bank untuk menggunakan teknologi cloud dan broadband di Indonesia.
"Kami dianggap lebih bagus daripada Peru. Gelaran IMF-World Bank itu bawa komputer dan servernya sendiri semua dibawa ke Lima, Peru. Di sini mereka sudah percaya ke kami karena teknologi Indonesia dianggap lebih maju. Jadi suksesnya itu," kata Rudiantara.
Rudiantara menyebutkan kepercayaan ini karena kapasitas kecepatan internet (bandwidth) Indonesia dinilai telah memenuhi standar internasional. Untuk mendukung perhelatan ini dari sisi teknologi informasi, Rudiantara mengatakan pemerintah meningkatkan jaringan Wifi yang luas untuk menyediakan jaringan internet yang stabil.
Sebelumnya, pelaksana Harian Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Bank Dunia-IMF Susiwijono menmperkirakan pemerintah memproyeksi jumlah peserta yang akan datang dari sebelumnya di atas 15 ribu peserta menjadi 20 ribu peserta. (age)