Kominfo Sebut Facebook cs Masih Terima Iklan Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut seluruh platform digital selain Google  masih menerima iklan politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan sejumlah platform digital seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Line, hingga TikTok masih menerima iklan politik.

Pria yang akrab dipanggil Nando ini mengatakan pernyataan dari para platform media sosial pada 18 September lalu yang bersedia mematuhi segala aturan kampanye dan perintah dari Kominfo.

"Intinya platform media sosial selain Google  tetap menerima iklan politik tapi dengan tetap mengacu pada peraturan kampanye. Sehingga mereka tidak akan menerima iklan kalau di luar masa kampanye atau dalam masa tenang," jelasnya saat ditemui di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (26/9).

Lihat juga: Kominfo Janji Ungkap Berita Hoaks Seminggu Sekali

Nando menyebutkan platform digital juga membuat deklarasi untuk mendukung berjalannya pilpres yang kondusif. Deklarasi ini sudah dibuat sejak pilkada serentak yang juga melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum.

"Saat Pilkada kami ada 10 platform digital bikin deklarasi untuk menggunakan kampanye damai dan menjaga konten kampanye hitam. Mereka katakan patuh sama Kominfo dalam rapat itu," ujar Nando.

Apabila Bawaslu menemukan konten yang dianggap sebagai kampanye hitam bisa langsung melaporkan ke Kominfo. Kemudian Kominfo akan menjadi eksekutor dengan melaporkan ke platform untuk menurunkan konten.

"Mereka tinggal menunggu perintah Kominfo. Kominfo terkait penetapan kampanye hitam akan eksekusi, dan kami menunggu perintah Bawaslu. Bawaslu yang menentukan apakah konten black campaign. Baru kalau sudah menentukan, kami minta platform untuk diturunkan (take down)," tutur Nando.

Lihat juga: Kominfo Klaim Hapus 450 Video Pengeroyokan Haringga

Dengan keberadaan mesin pengais konten, Nando mengatakan Kominfo juga mampu menemukan konten yang diduga sebagai kampanye hitam. Akan tetapi, Kominfo tidak bisa sembarangan mengatakan sebuah konten adalah kampanye hitam.

Kominfo harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menentukan konten tersebut adalah kampanye hitam.

"AIS tetap jalan tapi kami tidak bisa menentukan bahwa ini konten black campaign. Kami temuan konten, kami minta penetapan Bawaslu .Kalau sudah ditentukan baru kita lanjutkan take down," tutur Nando.

Nando mengklaim proses pemblokiran konten akan memakan waktu maksimal 3x24 jam.

"Alur maksimal 3x24 jam paling lama. Dari Bawaslu-Kominfo-platform.  Atau sebaliknya dari kita temukan konten dari mesin Ais-Bawaslu-platform," kata Nando. (jnp/evn)