Kemenperin 'Bela' 4 APM Terkait Euro 4

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia telah menetapkan soal standar emisi Euro 4 berlaku mulai 7 Oktober 2018 untuk mobil baru bermesin bensin.

Namun, komitmen ini tercoreng karena enam model kendaraan dari empat perusahaan otomotif dinyatakan tidak siap dengan aturan tersebut. Aturan baru dibuat dan disahkan pada 5 Desember 2017, atau delapan bulan setelah aturan pertama keluar.

Keempat perusahaan yang tidak disebutkan namanya itu pun diberikan dispensasi oleh pemerintah sampai dengan 7 April 2018 untuk menerapkan Euro 4 secara menyeluruh terhadap produk-produknya untuk pasar otomotif domestik.

Wajib Euro 4 sendiri tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dengan tiga kategori yang diundangkan pada 7 April 2017.

"Jadi ini bukan hal yang baru. (Aturan) itu sudah lama dan level pimpinan tinggi (Kemenperin) waktu itu kumpul dengan KLHK dan lainnya," kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Putu Juli Ardika di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (6/11).

Lihat juga: 5 Merek Mobil Tunda Terapkan Euro 4

Putu enggan membeberkan keempat perusahaan otomotif yang mendapat kelonggaran ini. Tapi ia memastikan jumlahnya sudah lebih mengerucut dari sebelumnya.

"Hanya tiga varian, seperti Suzuki Futura dan dua lagi saya lupa. Dan dua dari mobil komersial. Ini isu kecil dan sekarang sudah jauh lebih baik," ujar Putu.

Pada kesempatan itu Putu juga membantah bahwa produk low cost green car (LCGC) termasuk ke dalam kendaraan yang belum siap dengan regulasi Euro 4. Padahal sebelumnya Putu menerangkan bahwa aturan kelonggaran dibuat salah satu alasannya karena LCGC.

"Bukan, kalau LCGC sudah lolos semua," ucap Putu menegaskan.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohanes Nangoi menjelaskan mengapa ada penundaan standar Euro 4 untuk beberapa produsen.

Lihat juga: Suzuki Carry dan APV Belum Standar Euro 4

Menurut Nangoi itu karena beberapa mobil mempunyai Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN) cukup tinggi. Sehingga, harua ada persiapan lebih bagi produsen hingga ke semua suplayer yang ada di dalam negeri.

"Ya supplier harus siap. Makanya itu kami utarakan ke pemerintah ada beberapa merek dan model dan tipenya itu minta diundur. Tapi 1 Maret itu sudah siap semuanya," ujar Nangoi. (ryh/mik)