Dilansir dari AFP, negara tersebut telah menandatangani "Paris Call for Trust and Security in Cyberspace". Gerakan ini merupakan upaya untuk memulai negosiasi global yang selama ini masih tertunda.
Namun, tiga negara besar seperti Rusia, China dan Amerika Serikat tidak mau menandatangani perjanjian tersebut. Tiga negara ini seperti menunjukkan perlawanan mereka terhadap penerapan standar untuk senjata siber.
Lihat juga:Pelaku Hoaks Bisa Dijerat Tanpa Ada Aduan |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para juru kampanye telah menyerukan "Konvensi Jenewa Digital", referensi ke konvensi Jenewa yang menetapkan standar untuk penyelenggaraan perang. Mereka ingin negara-negara berkomitmen untuk tidak menyerang infrastruktur yang diandalkan oleh warga sipil selama masa perang.
"Kami perlu menggerakkan norma-norma ini ke depan," kata Presiden Microsoft Brad Smith pada Forum Perdamaian Paris, Senin (12/11) yang diadakan untuk menandai peringatan seratus tahun berakhirnya Perang Dunia I.
Dalam presentasi di forum, Smith menggambarkan cyberweapons memiliki potensi untuk memicu konflik massal lain. Dia mengatakan 2017 menjadi 'alarm yang membangunkan negara-negara atas serangan siber' karena serangan WannaCry dan NotPetya.
Namun para pejabat keamanan mencatat bahwa dua serangan itu tampaknya didasarkan pada kode yang dicuri dari Badan Keamanan Nasional AS, yang memimpin pertahanan cyber negara itu.
"Di dunia di mana segala sesuatu terhubung, apa pun bisa terpengaruh, itulah sebabnya mengapa kita harus bersatu," tambah Smith.
Rusia telah dituduh oleh negara-negara Barat melakukan tindakan cyber selama beberapa tahun terakhir. (age)