Tudingan Penyadapan Lewat Perangkat China Dinilai Berlebihan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kekhawatiran sejumlah negara yang menuding perangkat besutan China digunakan sebagai alat penyadapan mendapat perhatian dari pendiri Indonesia IoT Forum, Teguh Prasetya. Menurutnya, kekhawatiran tersebut berlebihan karena perangkat yang beredar di pasaran sudah melalui proses audit.

Teguh menduga tudingan tersebut muncul karena ada maslaah politis di luar isu teknis. Ia beranggapan selama ini produk China masih memenuhi standar keamanan untuk digunakan dan beredar di Indonesia.

"Kadang-kadang kan ada masalah politis yang di luar teknis gitu ya, tapi yang ditumpangi unsur teknis. Ya itu kan kebijakan setiap negara untuk seperti itu," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (6/12).

"[Produk China] biasa saja, sama sajalah sama produk-produk lain. Sama dengan produk Korea Selatan, misalnya Samsung. Mereka juga punya UI sendiri kan," lanjutnya.

Lihat juga: Kominfo Sebut Hasil Uji Frekuensi IoT Selesai Pekan Depan

Ia mengakui jika setiap negara memiliki kebijakan masing-masing. Ia juga mengatakan, seharusnya secara profesional keberadaan malware spionase tersebut bisa diperiksa melalui komponen perangkat berupa piranti keras (hardware) dan piranti lunak bawaan perusahaan (firmware).

Negara seperti AS dan Inggris diketahui khawatir jika firmware dalam produk China disusupi malware untuk memata-matai negara mereka. Namun, Teguh menilai sejauh penyedia teknologi terbuka pada konsumen, harusnya kebijakan yang diberikan bisa meresponsnya secara profesional.

"Selain firmare-nya bisa diaudit, profesional, dan tidak mengandung hal tersebut, bisa ditelusuri, log datanya segalam amcam nggak ada yang nggak perlu khawatir," ucapnya.

"Kalau tidak bisa dilakukan itu, tidak bisa dilakukan pembuktian kembali, tidak bisa diaudit, ya itu patut dicurigai."

Lihat juga: Regulasi IoT Bukan Masalah Konektivitas, Tapi Ekosistem

Terpisah, CNNIndonesia.com menghubungi Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikasi perangkat yang beredar telah sesuai standar Komisi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union/ ITU).

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu menerangkan belum bisa memberikan keterangan terhadap kecenderungan adanya komponen spionase di perangkat-perangkat buatan China. Ia megaku masih perlu mengecek data milik Ditjen SDPPI.

"[Namun] dipastikan tidak ada penyadapan [di perangkat yang sudah beredar]. Dipastikan dia hanya berfungsi sesuai standar yang layak sesuai kesepakatan dunia di ITU," jelasnya.

Lihat juga: Selandia Baru Tolak Perangkat 5G Huawei

Kendati demikian, ia mengakui jika sempat ada produsen dari salah satu negara yang tak mengantongi sertifikasi lantaran tidak lulus keamanan. Hanya saja, ia tidak menyebut negara atau vendor yang dimaksud.

"Ada sih tapi saya kurang tahu persis karena itu ranahnya teman-teman SDPPI," pungkas pria yang disapa Nando tersebut.

Pernyataan ini sekaligus merespons sikap sejumlah negara, seperti AS dan Selandia Baru yang menuding produk buatan China sebagai alat spionase. Pemerintah AS telah melakukan langkah penyelidikan terhadap Huawei dan ZTE atas tudingan pelanggaran aturan keamanan AS untuk perangkat telekomunikasi. (kst/evn)