Kendati demikian, Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT Hammam Riza menjelaskan bahwa pengoperasian dan perawatan alat tersebut tidak murah. Kerusakan komponen saja mengharuskan BPPT mengambil dan memperbaiki alat menggunakan kapal ke tengah laut.
"Pengoperasiannya terkendala karena beberapa buoy sebagian besar hilang karena vandalism, kerusakan yang membutuhkan perawatan lebih tinggi," terang Hammam saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (26/12) melalui sambungan telepon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena tak ada lagi biaya, BPPT kemudian mengambil sisa-sisa buoy rusak di laut untuk diperbaiki di labnya. Sejak 2016, sudah tak ada satu pun bouy yang menjadi pendeteksi dini di laut.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong diterbitkannya Peraturan Presiden yang mendorong buoy generasi ketiga diluncurkan. Bouy itu dilengkapi dengan alat pendeteksi tsunami lain yang lebih canggih sehingga bisa menjadi perangkat deteksi dini tsunami.
"Misalnya dengan berbasis cable based submarine ini kami harapkan nanti bisa melengkapi kebutuhan untuk melaksanakan sistem deteksi dini," kata dia.
Mereka akan ditaruh di Sabang, Selat Sunda, Sukabumi, Pantai Selatan seperti Jogja, Bali, NTT, Papua, Manado hingga Laut Banda.
"Estimasi biaya per buoy itu Rp5 miliar, jadi kalau delapan ya Rp40 miliar. Itu hanya untuk pengadaan, kalau operasional beda lagi," pungkas Hammam. (age)