Gojek Bakal Manut Aturan Filipina

Jakarta, CNN Indonesia -- Gojek menyebut akan manut dengan aturan pemerintah Filipina. Hal ini diungkap terkait ditolaknya Gojek untuk menggelar layanan beroperasi di negara itu.

"Kami terus bekerjasama dengan LTFRB dan berbagai badan pemerintahan lainnya dalam upaya kami menyediakan solusi transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat Filipina," jelas Kristy Nelwan, VP Corporate Communications Gojek, lewat pesan singkat saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (10/1).

Badan pengaturan transportasi darat (Land Transportation Franchising and Regulatory Board-LTFRB) di Filipina menolak aplikasi Gojek di negara itu. Penolakan ini termaktub dalam surat No.096 pada 20 Desember 2018. Penolakan dilakukan terkait kepemilikan saham perusahaan lokal yang digandeng Gojek di Filipina.

Lihat juga: Gojek Dijegal di Filipina

"Komite memutuskan untuk menolak petisi dari aplikator Velox Technology Philippines untuk melakukan akreditasi sebagai perusahaan transportasi berjejaring," tulis surat tersebut.

Di Filipina, pemerintah setempat memberi syarat kepemilikan saham lokal 60 persen, sementara kepemilikan saham asing hanya diperbolehkan 40 persen saja. Hal ini melanggar paragraf pertama pasal dua (II) Memorandum Circular No. 2015-015-A tertanggal 23 Oktober 2017.

Gojek mendaftarkan izin beroperasi di Filipina Agustus 2018 lewat Velox Technology Philippines Inc. Sial, belakangan di bulan yang sama, layanan ride-hailing masuk dalam kategori industri yang kepemilikan modal asing dibatasi hanya 40 persen saja.

Saat ini terdapat delapan perusahaan transportasi online yang beroperasi di Filipina, Hype, Owto, Hirna, MiCab, Go Lag, ePickMeUp, U-Hop, dan Grab. Delapan operator ini setidaknya mengoperasikan 37 ribu kendaraan di seluruh Filipina, seperti diungkap firma akreditasi Delgra. Sementara data Kementerian Transportasi mencatat 65 ribu kendaraan yang beroperasi.

(eks/eks)