"Itu lagi saya bicarakan dengan BRTI, kalau biaya nya Rp100 juta ya itu harus dibayar Rp100 juta. Tapi kalau di ruang publik jika biayanya Rp100 juta, jangan dibikin jadi Rp200 juta," kata Rudiantara usai peluncuran buku Demokrasi Damai Era Digital, di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (1/4).
Pria yang akrab dipanggil Chief ini mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) belum menemukan solusi terkait mahalnya jaringan telekomunikasi di jalur MRT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ditawarkan Rp600 juta sebulan, sedangkan itu mestinya setahun tidak sampai Rp600 juta. Ada investasi, masa dirugikan mestinya sama-sama untung," ucapnya saat ditemui Senin (25/3) lalu di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
"Itu [tarif] mesti dihitung, itu kan hanya untuk yang di bawah. Kalau menerapkan begitu kan tidak wajar, kita tidak akan pasang," pungkasnya.
Sementara itu, hingga MRT beroperasi resmi masyarakat baru bisa menggunakan layanan seluler dari Telkomsel dan Smartfren di sepanjang jalur MRT terutama yang berada di bawah tanah.
MRT Jakarta sendiri bersama mitranya, telah menyediakan antena in Building Solution (IBS) di 408 titik pada 13 lokasi yang dilalui moda tersebut sepanjang 15,6 km. Ada juga antena repeater sepanjang rel yakni 24,9 km, ruang BTS sebanyak 8 dan backhaul ke fiber optik masing-masing calon penyewa. Kapasitas yang disediakan meliputi 74 sektor. (din/evn)