Chatbot sendiri adalah perangkat lunak robot yang bisa berinteraksi lewat chat atau obrolan. Saat ini, chatbot tersebut hanya bisa dinikmati oleh pengguna aplikasi Telegram. Pengguna dapat langsung terhubung melalui akun @chatbotantihoaks.
Pendiri sekaligus SEO Prosa Teguh Eko Budiarto menjelaskan cara kerja Chatbot Anti Hoaks ini tidak sama dengan mesin AIS milik Kemenkominfo. Menurut Teguh, tugas chatbot ini hanya untuk memverifikasi kata atau link artikel berita yang ada di data base mesin AIS, yang dapat mengandung informasi hoaks atau asli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Inovasi "Chatbot" Layanan Keuangan |
"Lalu nanti kita akan melakukan re-processing (memproses ulang) untuk cari relevansinya terhadap artikel yang dikirim oleh pengguna,"
Data tautan artikel berita tersebut diperoleh dari mesin AIS Kemenkominfo maupun Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Tak hanya mengandalkan machine learning, Prosa juga menyiapkan sejumlah orang guna memeriksa fakta dari link artikel berita.
Lebih lanjut Teguh mengatakan bahwa chatbot tidak difungsikan untuk masuk ke sejumlah grup obrolan di Telegram. Namun, pihaknya tak menjamin seratus persen terkait akurasi hoaks atau tidaknya link artikel berita itu.
"Ya tidak bisa 100 persen, cuma kita bisa nambahin terus. Saat ini kita bisa hanya empiris, jadi saya tidak bisa bilang 80 persen mungkin," tuturnya.
Jawaban dari chatbot ini berupa penjelasan terkait link artikel berita yang dikirimkan pengguna seperti salah, hoaks, dan disinformasi. Lalu berita-berita yang disaring pun tidak hanya berbau konten politik.
Direktur Jendral Aplikasi Informatika (APTIKA) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan meskipun baru pengguna Telegram saja yang dapat menggunakan Chatbot Anti Hoaks, namun pihaknya juga tengah melakukan pembicaraan dengan platform instant online messaging lain seperti WhatsApp dan Line.
"Kapan ke yang lainnya? Segera karena kita punya mekanisme lain yang harus dibicarakan, nanti kami akan bicarakan dengan Line dan WhatsApp dan lain. Harapannya dalam waktu dekat kalau bisa seminggu atau dua minggu ini bisa terwujudkan," kata Semuel di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (12/4). (din/eks)