AS Tuduh Produsen Drone Asal China 'Curi' Data Pengguna

Jakarta, CNN Indonesia -- Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan dengan menuduh produsen drone asal China. Tuduhan tersebut menyebutkan bahwa drone dapat mencuri data individu maupun organisasi yang memakai jasa mereka.

Selain itu, data tersebut dapat diakses pemerintah China.

Seperti yang diberitakan CNN, DHS Cybersecurity & Infrastructure Security Agency menyatakan bahwa drone buatan China mengandung komponen yang dapat membahayakan data informasi organisasi yang ada di Amerika.

Lebih lanjut, mereka menilai hampir 80 persen drone yang digunakan di Amerika dan Kanada berasal dari DJI yang berkantor pusat di Shenzhen, China. Pasalnya, sejumlah organisasi penegakan hukum dan operator infrastruktur AS sendiri telah bergantung pada drone buatan China itu dalam beberapa tahun terakhir.

Lihat juga: Google Setop Android, Pengguna Ponsel Huawei Siap 'Berpaling'

"Pemerintah Amerika Serikat memiliki keprihatinan yang kuat terkait produk teknologi apapun yang membawa data Amerika ke dalam wilayah negara otoriter, yang memungkinkan badan intelijennya memiliki akses tanpa batas ke data itu dan menyalahgunakannya," kata Juru Bicara DHS.

Juru Bicara DJI Technology Co. Ltd., angkat bicara soal isu yang beredar terkait drone disebut dapat mencuri data sejumlah organisasi yang memakai drone milik mereka. Reuters mengungkap keamanan teknologi drone DJI telah mendapatkan verifikasi dari pemerintah AS.

"Keamanan teknologi kami telah diverifikasi secara independen oleh pemerintah AS dan bisnis terkemuka AS," tutur jubir DJI.

Selain itu, DJI menambahkan bahwa verifikasi itu memungkinkan pelanggan mendapatkan kontrol penuh dan lengkap terkait bagaimana data mereka dikumpulkan, disimpan serta ditransmisi.

"Kami menyediakan drone yang tidak mentransfer data ke DJI atau melalui internet," pungkasnya.

Lihat juga: Bos Huawei Angkat Bicara Soal Blokir Pemerintah AS

Kekhawatiran baru ini muncul usai Departemen Perdagangan AS memasukkan perusahaan teknologi raksasa China yakni Huawei Technologies Co Ltd dan 68 afiliasi ke dalam daftar hitam pasar ekspor. Hal itu dilakukan atas dasar risiko keamanan nasional AS yang dianggap bakal terancam.

Kendati demikian, pemerintahan Trump saat ini tengah 'melunak'. Saat ini mereka telah membuka kembali kesempatan bagi Huawei untuk membeli barang buatan Amerika guna menjaga jaringan yang ada dan menyediakan pembaruan lunak untuk handset Huawei.

Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan bahwa langkah terbaru yang dilakukan pihaknya ini, guna memberikan kesempatan kepada sejumlah operator telekomunikasi yang 'masih' bergantung dengan peralatan Huawei agar segera membuat opsi yang lain.

Namun di sisi lain, Pendiri Huawei Ren Zhengfei menilai langkah penangguhan hukuman sementara yang dilakukan pemerintah AS tidak menimbulkan efek berarti bagi perusahaan dan ia menilai Trump dan jajarannya telah menganggap 'remeh' Huawei. (din/age)