Alasan Pajak Barang Mewah Mobil Baru Tak Kunjung Terbit

Jakarta, CNN Indonesia -- Banyak pihak berharap skema baru Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dimotori Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa segera terbit usai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang kendaraan berbasis listrik diundangkan pada 12 Agustus 2019. Meski begitu hingga kini skema baru PPnBM belum juga muncul ke permukaan.

Skema baru PPnBM merupakan salah satu regulasi turunan yang akan menerjemahkan Perpres 55/2019 lebih detail. Dalam regulasi ini diyakini pengenaan PPnBM bukan lagi berdasarkan besar kapasitas mesin melainkan dinilai dari tingkat emisi gas buang yang menguntungkan kendaraan listrik.

Lihat juga: 2 Menteri Minta Gaikindo Lobi Sri Mulyani 'Sunat' Pajak Mobil

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Nasruddin Djoko Surjono mengatakan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait PPnBM sebetulnya hanya tinggal menunggu terbit.

Namun, regulasi itu tak kunjung muncul ke permukaan lantaran masih dalam proses finalisasi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menjanjikan PP tersebut rilis pada pekan terakhir Juli 2019, namun dipahami tidak kejadian.

"Tapi sekarang memang masih proses, Paling teknikal, administrasi saja," kata Nasruddin saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Menurut dia dari segi substansi, isi regulasi itu sudah disepakati dua kementerian, Kemenkeu dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Ia juga menjelaskan bahwa tarif PPnBM pada PP tersebut tidak berubah dari yang sudah diperlihatkan Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

"Iya sudah (sepakat dari Kemenperin) di Kemenkeu juga sudah. Mungkin lagi dibahas untuk paraf-paraf," kata dia.

Materi presentasi Sri Mulyani di GIIAS 2019. (Dok. Materi presentasi Sri Mulyani di GIIAS 2019)

Lihat juga: Pemerintah Mulai Teliti Olah Limbah Baterai Kendaraan Listrik

Nasruddin enggan menjawab sudah sejauh mana birokrasi PP itu saat ini. Dia hanya mengatakan proses penerbitannya cukup berlarut lantaran harus disetujui banyak kementerian.

Selain Kemenperin dan Kemenkeu, dia menyebut juga harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Nasruddin tidak bisa memastikan kapan PP terbit, namun menurut pendapatnya kemungkinan rilis jelang akhir tahun. Ia mengatakan PP tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk diterbitkan.

Infografis 8 Insentif Semangat Mobil Listrik. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

(ryh/fea)