Pengamat Menilai Pemblokiran Internet Papua Tak Efektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat teknologi informatika mengatakan pemblokiran internet tidak efektif untuk menangkal hoaks kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Pemblokiran telah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sejak Rabu (21/8).

Pengamat dari ICT Institute Heru Sutadi mengatakan pemerintah memang telah memblokir akses internet, tapi layanan telepon dan pesan singkat masih bisa digunakan sehingga hoaks tetap bisa disebar.

"Komunikasi tidak hanya bisa dilakukan dengan internet tapi juga panggilan suara dan pesan singkat. Sehingga, peristiwa apa pun juga akan mudah tersebar," kata Heru saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (23/8).

Lihat juga: Masyarakat Gelar Demo Minta Kominfo Buka Akses Internet Papua

Dihubungi terpisah, Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Wahid mengatakan pemblokiran internet ini hanya menunda penyebaran hoaks saja. 

"Saat pemblokiran dibuka nanti, justru akan membanjiri berbagai hoaks yang sebelumnya tertahan, yang justru berpotensi mengakibatkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat," kata Anita.

Ia mengatakan banjir hoaks justru akan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di Papua dan Papua Barat. Akan tetapi, Mafindo memahami apabila pemblokiran akses dilakukan untuk alasan keamanan. 

Pakar teknologi dan informatika dari Perbanas Institute, Eko Indrajit mengatakan pemblokiran akses internet memang pernah dilakukan saat aksi rusuh pada 21 dan 22 Mei lalu. Akan tetapi saat itu, pemblokiran dilakukan kepada media sosial, bukan kepada internet.

Lihat juga: Rudiantara Harap Internet di Papua Dibuka Secepatnya

"Kita pernah mengalami hal yang sama ketika terjadi kerusuhan 21 sampai 22 yang lalu di Jakarta, dan terbukti ampuh. Mungkin hal yang sama akan baik diterapkan untuk sementara agar mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Eko.

Menurutnya pemblokiran terhitung ampuh menghindari banyaknya disinformasi dan misinformasi yang menyebar melalui media sosial. Oleh karena itu ia mengatakan seharusnya pemerintah memblokir media sosial, bukan internet secara keseluruhan.

Diblokirnya akses internet disebut Eko bisa mengganggu aktivitas perekonomian. Kegiatan ekonomi digital yang bertumpu pada jaringan internet menjadi terhambat.

"Jadi yang baik untuk sementara diblokir adalah media sosial, bukan keseluruhan internet untuk menangkal disinformasi dan misinformasi dalam berbagai diskursus via media sosial," katanya.

[Gambas:Video CNN] (jnp/evn)