Dilansir dari AP News, kebijakan jejaring sosial ciptaan Mark Zuckerberg ini dianggap semena-mena. Kendati mendapat banyak kecaman, Facebook tetap menegaskan tak akan melarang, termasuk tidak akan memeriksa fakta iklan politik dan tidak akan membatasi target iklan politik ke kelompok orang tertentu.
Sebaliknya, Facebook menawarkan pengguna sedikit kendali leibih banyak atas berapa banyak iklan politik yang mereka lihat. Facebook juga menawarkan agar pengguna bisa membuat semacam perpustakaan online agar lebih mudah mengakses iklan politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sikap Facebook untuk tidak melarang iklan politik sangat berlawanan dengan Google dan Twitter. Google telah memutuskan untuk membatasi penargetan iklan politik, di sisi lain Twitter justru melarang iklan politik. Iklan politik erat kaitannya pula dengan misinformasi.
Dalam beberapa bulan terakhir, Facebook, Twitter dan Google menolak untuk menghapus iklan video yang menyesatkan dari kampanye Presiden Donald Trump yang menargetkan pesaing Trump dalam Pemilu AS, Joe Biden.
Facebook telah berulang kali bersikeras bahwa itu tidak akan mengecek fakta-fakta dalam iklan politik. CEO Mark Zuckerberg berpendapat bahwa 'pidato politik penting' dan Facebook tidak ingin mengganggu itu. Para kritikus mengatakan bahwa sikap memberikan ruang dan izin kepada politisi untuk berbohong.
Media sosial memang memiliki keunggulan dalam iklan politik dibandingkan media lainnya. Media sosial memiliki kemampuan untuk menargetkan target-target secara spesifik (micro target).
Sebagai contoh, media sosial dapat menggunakan informasi, misalnya afiliasi politik sehingga bisa iklan politik bisa fokus ke orang-orang tersebut.
Contoh lainnya adalah media sosial dapat mempersempit target menjadi mereka yang menunjukkan minat pada senjata, aborsi atau imigrasi, berdasarkan apa yang telah dibaca atau dibicarakan pengguna di Facebook.
[Gambas:Video CNN] (jnp/lav)