Produsen Truk Tanggapi Basmi ODOL Ditunda Hingga 2023

Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunda program Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL) hingga 1 Januari 2023 ditanggapi biasa saja oleh salah satu produsen kendaraan komersial, UD Trucks.

Zero ODOL sebenarnya sudah dipersiapkan Kemenhub sejak 2019 melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran ODOL untuk diberlakukan pada tahun ini. Namun belakangan Kementerian Perindustrian, pembina industri dalam negeri, meminta ditunda hingga akhirnya disetujui pada 2023.

Menurut UD Astra Motor Indonesia, distributor UD Trucks, keputusan penundaan tidak berdampak banyak pada perusahaan.

Lihat juga: Proyek Basmi Truk Kelebihan Muatan Ditunda Hingga 2023

Persiapan internal menanggapi Zero ODOL dikatakan bakal berjalan seperti biasa. Salah satu persiapan yang diungkap yakni menyiapkan kendaraan yang sudah dimodifikasi agar lebih sesuai peraturan dan kebutuhan konsumen.

Aloysius Chrisnoadhi, Direktur Pemasaran dan Purna Jual UD Astra Motor Indonesia menjelaskan modifikasi yang dimaksud salah satunya perubahan pada berat kotor kendaraan menjadi lebih ringan sehingga sanggup mengangkut muatan lebih banyak.

"Untuk mengoptimalkan muatan berarti kendaraan harus lebih ringan. Bisa saja misalnya dari material, kan bisa dengan material yang lebih kuat tetapi ringan. [Harga jadi mahal?] Bisa iya bisa tidak," kata Chrisnoadhi di Tangerang, Rabu (26/2)

Menurut Chrisnoadhi pihak yang akan kena dampak langsung penundaan Zero ODOL adalah pengusaha alias pemakai kendaraan komersial. Produsen disebut siap mengikuti peraturan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Lebih Banyak Beli Truk

Chrisnoadhi setuju pendapat yang menyatakan kemungkinan saat program Zero ODOL diberlakukan penjualan kendaraan komersial meningkat.

Latar belakang hal itu bisa kejadian yaitu konsumen yang tadinya mengandalkan satu truk untuk mengangkut jumlah muatan dengan kelebihan tertentu tak bisa lagi melakukannya. Solusi untuk mengatasinya kemungkinan membeli truk baru.

"Secara teori mungkin benar, tetapi menurut saya tidak mesti akan menjadi persis seperti itu," ucap Chrisnoadhi.

Kata dia ada implikasi bila konsumen membeli truk lebih banyak, yaitu jalanan menjadi lebih ramai kendaraan besar. Sementara dia bilang jumlah penambahan jalan tidak linear dengan pertumbuhan populasi truk.

"Tapi masalahnya kan pemerintah cuma punya jalan tetap, penambahannya tidak linear dengan jumlah kendaran. Memangnya kalau ditambah menjadi efisien? Tidak juga. Bisa jadi tambah crowded," sebut Chrisnoadhi. (fea/mik)