Pengamat Desak Peta Covid-19 Nasional: Mudah dan Tak Mahal
CNN Indonesia
Rabu, 18 Mar 2020 13:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat mendesak pemerintah pusat untuk membuat peta penyebaran Covid-19 secara nasional seperti milik DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Pakar telematikan Abimanyu Wahjoehidayat menyebut peta tersebut diperlukan untuk menjawab keingintahuan publik terhadap cara pemerintah menangani penyakit tersebut.
Hal serupa juga diungkap Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi. Menurutnya, pemerintah pusat harus membuat peta sebaran tingkat nasional, bukan hanya di daerah.
"Peta sebaran Covid-19 perlu dimiliki bukan hanya tingkatan daerah tapi juga nasional," ujar Heru kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/3).
Dia mengatakan untuk membuat peta sebaran mudah secara teknis.
"Mudah itu. Nanti kan sebarannya pakai peta nasional saja. Terus diclustering apakah berdasar tingkat propinsi atau kabupaten/kota...Meski data bisa dipasok secara nasional atau daerah. Nanti tiap daerah diberi warna. Bisa per kabupaten/kota atau provinsi," tuturnya.
Selain mudah, Abimanyu pun menuturkan kalau biaya pembuatan peta penyebaran ini tak mahal. Bahkan menurut Heru peta seperti ini bisa didapat dengan harga di bawah Rp100 juta.
Sebab, menurut Abimanyu, peta tersebut tidak mesti bersifat real time (pembaruan seketika). Selain itu, pembuatan peta persebaran menurutnya cukup menggunakan database yang sederhana.
"Tapi kalau membuat (peta) ini...proyek...bikin web jadinya (harga) miliaran. Padahal bikin (web) cuma (dengan) puluhan juta sudah jadi yang canggih," ujarnya.
Heru mengatakan swasta atau masyarakat perorangan tidak boleh membuat peta sebaran Covid019. Sebab, dia khawatir data yang dipublikasikan kedua pihak itu akan disangka hoaks.
Abimanyu menuturkan pemerintah harus memperhatikan berbagai hal dalam menempilkan data. Pertama, dia mengingatkan pemerintah mesti memastikan keabsahan sumber data. Kemudian, dia berkata pengolahan dan penayangan data.
Setalah hal itu dilakukan, dia berkata pemerintah harus berpikir untuk siapa dan manfaat dari data yang dipublikasikan. Pada hakekatnya, dia mengatakan data dari pemerintah adalah untuk menjawab kepanikan masyarakat atas terbatasnya informasi mengenai Covid-19.
"Kalau kita mengetahui manfaat utama dari data ini, misalnya jadi mengurangi penyebaran atau meningkatkan antisipasi masyarakat, atau sekedar show off biar kasih lihat bahwa sudah tanggap, dan lain sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut, Abimanyu mengingatkan publik tidak terpaku pada data yang ditampilkan oleh pemerintah. Dia mengatakan telematikan dalam menampilkan data tidak ada ukuran berat, besar, ringan, jauh, hingga dekat.
"Semuanya adalah angka. Misal satu pasien atau dua pasien. Tidak ada besar kecil. Nanti persepsinya dari data itu terserah yang melihat," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(jps/eks)
Pakar telematikan Abimanyu Wahjoehidayat menyebut peta tersebut diperlukan untuk menjawab keingintahuan publik terhadap cara pemerintah menangani penyakit tersebut.
Hal serupa juga diungkap Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi. Menurutnya, pemerintah pusat harus membuat peta sebaran tingkat nasional, bukan hanya di daerah.
"Peta sebaran Covid-19 perlu dimiliki bukan hanya tingkatan daerah tapi juga nasional," ujar Heru kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/3).
Lihat juga:8 Situs Pantau Peta Penyebaran Covid-19 |
Dia mengatakan untuk membuat peta sebaran mudah secara teknis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain mudah, Abimanyu pun menuturkan kalau biaya pembuatan peta penyebaran ini tak mahal. Bahkan menurut Heru peta seperti ini bisa didapat dengan harga di bawah Rp100 juta.
"Tapi kalau membuat (peta) ini...proyek...bikin web jadinya (harga) miliaran. Padahal bikin (web) cuma (dengan) puluhan juta sudah jadi yang canggih," ujarnya.
Heru mengatakan swasta atau masyarakat perorangan tidak boleh membuat peta sebaran Covid019. Sebab, dia khawatir data yang dipublikasikan kedua pihak itu akan disangka hoaks.
Abimanyu menuturkan pemerintah harus memperhatikan berbagai hal dalam menempilkan data. Pertama, dia mengingatkan pemerintah mesti memastikan keabsahan sumber data. Kemudian, dia berkata pengolahan dan penayangan data.
Setalah hal itu dilakukan, dia berkata pemerintah harus berpikir untuk siapa dan manfaat dari data yang dipublikasikan. Pada hakekatnya, dia mengatakan data dari pemerintah adalah untuk menjawab kepanikan masyarakat atas terbatasnya informasi mengenai Covid-19.
"Kalau kita mengetahui manfaat utama dari data ini, misalnya jadi mengurangi penyebaran atau meningkatkan antisipasi masyarakat, atau sekedar show off biar kasih lihat bahwa sudah tanggap, dan lain sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut, Abimanyu mengingatkan publik tidak terpaku pada data yang ditampilkan oleh pemerintah. Dia mengatakan telematikan dalam menampilkan data tidak ada ukuran berat, besar, ringan, jauh, hingga dekat.
"Semuanya adalah angka. Misal satu pasien atau dua pasien. Tidak ada besar kecil. Nanti persepsinya dari data itu terserah yang melihat," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(jps/eks)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK