Penggunaan VPN kantor didasari oleh kebijakan pemerintah Joko Widodo yang meminta warganya untuk bekerja di rumah demi mencegah penyebaran virus corona SARS-Cov-2 dan sudah diterapkan oleh sejumlah perusahaan.
"Pertama yang harus dilakukan perusahaan dan pemerintah adalah edukasi keamanan siber paling mendasar untuk para pegawai, misalnya bagaimana mengamankan e-mail, akun medsos dan wifi di rumah," kata Pratama saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu kata Pratama, pada tingkat yang lebih lanjut, ia menyarankan kepada karyawan untuk melengkapi sistem mereka dengan enkripsi agar data semakin terlindungi.
"Untuk skala menengah kecil penggunaan cloud gratis dan dasar sudah cukup, ada Dropbox, Mycloud. Idealnya, memakai EMM, industri besar biasanya memakai teknologi ini. Penggunaan EMM seharusnya lebih memudahkan dan lebih aman," jelas Pratama.
[Gambas:Video CNN]
EMM ini seringkali digunakan bersama dengan Mobile Device Management (MDM), yang fokus utamanya untuk melindungi perusahaan melawan akses ke perangkat seluler yang tidak berizin.
"Pengamanan perangkat dan jaringan pegawai juga harus diikuti oleh update sistem serta pengamanan jaringan kantor, juga pegawai kunci seperti admin dan super admin harus terus mendapatkan perhatian dan prioritas keamanan sehingga dapat menutup celah terjadinya data breach," pungkas Pratama.
Anggapan VPN kantor rentan diretas hacker sebelumnya sempat dilontarkan badan keamanan siber Amerika yaitu Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Mereka menilai peretas bakal memfokuskan serangan pada kelemahan keamanan VPN.
Oleh karena itu, CISA menyarankan untuk mengaktifkan otentikasi multi-faktor pada semua koneksi VPN dan mengharuskan karyawan menggunakan kata sandi yang kuat, seperti dikutip Tech Radar.