DPR: Subsidi Pulsa Belajar Online Belum Sentuh Daerah Terluar

CNN Indonesia | Jumat, 04/09/2020 15:23 WIB
DPR meminta subsidi paket data belajar online dari pemerintah harus memperhatikan siswa yang sulit jaringan di wilayah terluar dan tertinggal. Ilustrasi siswa belajar jarak jauh secara online. (CNN Indonesia / Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi X DPR F-PPP Illiza Sa'aduddin Djamal mengkritik soal sulitnya jaringan di beberapa wilayah di Indonesia dan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara online selama pandemi virus corona.

lliza mengatakan insentif paket data bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang akan dikucurkan oleh pemerintah untuk menunjang PJJ harus memperhatikan daerah yang sulit jaringan, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menurutnya, perlu ada kebijakan khusus dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T karena masing-masing operator seluler memiliki cakupan jaringan yang berbeda.


"Masih banyak siswa yang tidak dapat mengikuti PJJ. Kami meminta pemberlakuan khusus terutama untuk wilayah 3T. Kalau di wilayah perkotaan, tentu ada internet. Tetapi kalau di daerah 3T, jaringan internet berbeda dengan kota," ujar Illiza lewat keterangan tertulis, Jumat (4/9).

Dalam program subsidi ini, siswa sekolah akan diberikan kuota internet gratis sebesar 35 Gigabyte (GB) per bulan, untuk guru sebesar 42 GB per bulan, dan untuk mahasiswa serta dosen 50 GB per bulan.

Mekanismenya, sekolah akan mendata nomor handphone (HP) setiap peserta didik yang akan dimasukkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Satu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) hanya boleh memasukkan satu nomor HP dan nomor ini akan diberikan kepada operator seluler. Pendaftaran dapat dilakukan hingga 11 September 2020.

Subsidi akan diberikan selama empat bulan, dari September hingga Desember 2020. Nantinya, nomor handphone akan dilakukan verifikasi. Kemudian, setelah nomor dinyatakan masih aktif, maka pemerintah akan langsung mentransfer kuota data ke masing-masing nomor penerima manfaat.

Illiza mengatakan subsidi ini merupakan respons dari keluhan masyarakat terkait pelaksanaan PJJ yang disampaikan kepada Komisi X DPR. Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya diputuskan kalau subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang.

"Subsidi ini merupakan rekomendasi dari Panja PJJ Komisi X DPR karena banyak keluhan yang masuk soal PJJ," kata Illiza.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pemerintah harus bermitra dengan operator telekomunikasi yang memiliki jaringan internet kuat dan stabil, jangkauan luas, serta punya kualitas terjamin agar proses belajar dapat berjalan lancar.

Berdasarkan data survei Ookla, Telkomsel menjadi nomor satu dari segi kecepatan unduh, yakni di 74,31 persen atau 382 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kemudian di posisi di bawahnya ada Indosat Ooredoo, 3 Indonesia, XL dan Smartfren.

Demikian juga dengan kecepatan unggah Telkomsel yang unggul pada posisi pertama di 278 kota/kabupaten atau sekitar 54,08 persen dan posisi kedua di 135 kota/kabupaten atau 26,26 persen.

Selain dari sisi kecepatan unduh dan unggah, latensi jaringan Telkomsel di 282 kota/kabupaten atau 54,86 persen berada di atas operator lain.

Sementara itu, data dari OpenSignal merilis Telkomsel tercatat memiliki kecepatan download rata-rata 12 Mbps, lebih tinggi dibanding XL, Indosat, Tri (3), dan Smartfren dengan rata-rata kecepatan unduh masing-masing di angka 8,7 Mbps, 6,6 Mbps, 6,5 Mbps, dan 4,7 Mbps.

Meski demikian, Smartfren disebut lebih unggul dalam ketersediaan 4G dibanding Tri, XL, Telkomsel, dan Indosat. Adapun ketersediaan 4G Smartfren sudah mencapai 96,4 persen, di mana keempat operator seluler yang tadi disebutkan masing-masing memiliki ketersediaan 90,9 persen, 87 persen, 86,7 persen, dan 86,3 persen.

(dal/DAL)

[Gambas:Video CNN]