Gaikindo Dukung DP 0 Persen Cicil Beli Mobil Listrik

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendukung upaya Bank Indonesia (BI) yang memberikan keringanan pembelian kendaraan listrik berbasis baterai melalui skema kredit.

BI telah resmi memberlakukan ketentuan batas minimum uang muka (down payment/DP) nol persen pembelian kredit kendaraan murni listrik yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2020.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 20/8/2018 tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka).

"Tentu itu sangat bagus kalau ada insentif buat mobil listrik," kata Sekretaris Jenderal Gaikindo Kukuh Kumara saat dihubungi, Jumat (2/9).

Menurut Kukuh ini langkah menarik yang diberikan pemerintah untuk mempromosikan energi alternatif pada industri otomotif.

"Ini langkah menarik tapi untuk mempromosikan alternatif energi," ungkap Kukuh.

Meski begitu Kukuh belum dapat mengukur pasti dampak kebijakan ini terhadap pasar kendaraan listrik di dalam negeri. Ia mengatakan hal tersebut diserahkan sepenuhnya terhadap pasar.

Saat ini mobil listrik yang dijual di Indonesia di antaranya Tesla Model 3 Rp1,5 miliar dan BMW i3s Rp1,3 miliar. Hyundai Ioniq Electric rencananya juga bakal dijual di Indonesia dan menjadi mobil listrik termurah dengan kisaran harga Rp600 jutaan.

Sejauh ini sebagian konsumen mobil listrik yang harganya miliaran melakukan pembelian dengan cara tunai, bukan kredit. Jadi perlu dipelajari lebih lanjut dampak kebijakan BI pada kondisi saat ini.

Namun mengingat perkembangan mobil listrik sedang jadi perhatian pemerintah, bukan tidak mungkin DP 0 persen untuk kredit mobil listrik bakal termanfaatkan dengan baik buat model yang harganya di bawah Rp500 juta.

Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko sebelumnya mengatakan kebijakan ini diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kebijakan penyesuaian batasan minimum uang muka bagi kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Onny.