Pasukan tentara hacker Korea Utara mencuri triliunan rupiah sepanjang 2020 untuk membiayai program persenjataan negara seperti rudal dan senjata nuklir.
Uang curian ini diduga untuk membiayai program misil dan balistik negara yang menyalahi hukum internasional. Hal ini berdasarkan laporan rahasia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Berdasarkan laporan, salah satu negara anggota PBB yang tidak disebutkan namanya, mengklaim aset virtual mereka dicuri peretas senilai US$316,4 juta(Rp4,4 triliun; kurs13.983,9) antara 2019 dan November 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan itu juga menuduh pimpinan Korea Utara Kim Jong Un menggelar "operasi terhadap institusi finansial dan badan pertukaran uang virtual" untuk membiayai persenjataan dan menjaga perekonomian Korea Utara.
Laporan itu juga menuduh Korea Utara "memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir, dan meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya".
Korut juga disebut terus, "mencari bahan dan teknologi untuk program-program ini dari luar negeri."
Korea Utara telah berusaha mengembangkan senjata nuklir yang kuat dan rudal canggih meski proyek ini menelan biaya sangat besar.
Kebijakan ini juga membuat Korut disisihkan oleh dunia internasional. PBB pun lakukan pelarangan kerjasama ekonomi dengan negara lain.
Laporan tersebut disusun oleh Panel Ahli PBB untuk Korea Utara, badan yang bertugas memantau penegakan dan efektivitas sanksi yang dikenakan terhadap rezim Kim sebagai hukuman atas pengembangan senjata nuklir dan rudal balistiknya.
Rincian dari laporan yang kini masih dirahasiakan itu didapat CNN melalui sumber diplomatik di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Laporan Panel terdiri dari informasi yang diterima dari negara-negara anggota PBB, badan intelijen, media, dan mereka yang melarikan diri dari negara itu. Laporan ini biasanya dirilis setiap enam bulan, satu di awal musim gugur dan satu lagi di awal musim semi.
(eks)